"Urusan Laut, Kita Harus Memimpin"
KATADATA ? Di kalangan pemerhati laut dan kemaritiman, Indroyono Soesilo bukanlah nama yang asing. Sebagai ahli geologi, dan berpuluh tahun menduduki sejumlah jabatan yang terkait dengan kelautan, lulusan ITB ini menjadi pilihan utama Presiden Jokowi untuk menempati pos Kementerian Koordinator Maritim yang baru dibentuk.
Dalam berbagai kesempatan, Jokowi berulang kali mengutarakan tekadnya untuk mengembalikan kejayaan maritim Nusantara, dan Indroyono dituntut dengan cepat menerjemahkan visi presiden, antara lain pembangunan tol laut untuk melancarkan pelayaran antar-pulau, dan menjadikan Indonesia sebagai poros laut dunia.
Kepada Katadata yang menemuinya beberapa waktu lalu, Indroyono mengatakan sektor kelautan melalui pariwisata akan menjadi penyumbang devisa terbesar. Apalagi di tengah terpuruknya harga minyak dan aneka komoditas andalan lainnya. Tentu untuk menggenjot pemasukan itu, pembangunan infrastruktur menjadi kunci.
Berikut ini petikan wawancara selama dua jam lebih di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra Jakarta:
Presiden Jokowi memberi perhatian besar terhadap pengembangan maritim, bahkan berharap Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Di tataran internasional, kita tahu Millennium Development Goals yang diprakarsai PBB berakhir tahun ini. Gantinya adalah Sustainable Development Goals (SDG) 2016-2030. Salah satu goals SDG itu adalah kelestarian dan pemanfaatan laut untuk kesejahteraan. Nah, untuk urusan laut, kita tidak boleh low profile, jangan nebeng ke kelompok Negara G77, atau lainnya. Justru kita harus memimpin, kita kumpulkan negara-negara pasifik, misalnya, untuk menyuarakan kepentingan bersama di forum internasional.
Apa yang membedakan pos Anda dengan Kementerian Koordinator Perekonomian?
Menko Perekonomian itu fokusnya pada regulasi fiskal, sedangkan Maritim pada nilai tambah dan alih teknologi. Misalnya kita berencana membangun pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu MW, apa kita mau semua itu komponennya dari luar? Maka kami mendorong perusahaan manufaktur lokal, dan PLN yang bermitra dengan asing juga harus bekerja sama dengan perusahaan lokal.
Apakah ini juga arahan Presiden?
Saya sampaikan ke Presiden dan beliau setuju. Memang perlu waktu untuk belajar, tapi beliau kan dulu pengusaha, jadi paham soal itu. Kami bisa berharap lima tahun lagi, di pembangkit listrik baru itu konten lokalnya mencapai 40 persen.
Anda optimistis bisa memenuhi target 40 persen itu?
Ya saya deg-degan juga. Kalau kualitas konten lokal buruk lalu listrik byarpet tentu saya yang bersalah karena membuat kebijakan begitu. Tapi saya harus berani karena hanya dengan cara ini saya bisa mengangkat kemampuan kita.
Untuk mencapai target lokal konten ini, tentu perlu kekuatan di bidang riset dan pengembangan.
Saya keliling ke semua badan penelitian dan pengembangan, baik di Kementerian ESDM, PU, Kesehatan, BPPT, dan LIPI. Saya mau lihat, apa yang mereka hasilkan, dan rata-rata semuanya bagus. Tapi selalu masalahnya pada produksi massal dan pasar. Untuk produk Aspal Mantap, misalnya saya kumpulin bupati dan gubernur untuk melihat demonya. Ini aspal yang cocok untuk perbaikan jalan di musim hujan. Kemasannya seperti semen, tinggal tebar di lubang dan gilas. Produk ini kami masukkan ke e-Catalog dan mereka semua mau membeli.
Bagaimana dengan industri maritim, seperti galangan kapal?
Oke, ada berapa galangan kapal kita? 198. Yang 110 di Batam, kondisinya sangat bagus, menyerap 120 ribu tenaga kerja. Kenapa? Karena Batam itu free trade zone, bebas pajak, dan mereka suplai ke Singapura. Jadi, saya minta Menteri Keuangan memberi fasilitas bebas PPN, bea masuk ditanggung pemerintah, dipercepat restitusinya. Lalu PPh-nya diringankan, regulasi sewa lahan dipermudah.
