Sabtu 12/8/2017, 10.03 WIB
A. Rinto Pudyantoro
Praktisi dan Penulis Buku Bisnis Hulu Migas
PSC gross split adalah rumpun model kontrak. Modifikasi terjadi pada pola kalkulasi bagi hasil yang relatif menyerupai model royalty and tax.
Pekerja migas
Dok. ExxonMobil

Bagaimana sebuah negara mengelola sumber daya alam migas? Johnston (1994) mengelompokkannya menjadi dua, yaitu model konsesi dan model kontrak. Model kontrak dibagi lagi, antara lain dalam bentuk kontrak dengan pola pemberian imbalan jasa (service contract) dan kontrak dengan pola bagi produksi (production sharing contract).

Model konsesi berarti perusahaan melakukan eksplorasi dan ekstraksi migas berdasarkan izin atau lisensi, kemudin membuat rencana kerja. Target eksplorasi ditentukan sendiri tanpa perlu konsultasi dengan pemerintah. Demikian juga dengan penggunaan tenaga kerja, pemakaian anggaran dan metode pengadaannya. Singkat kata, semuanya diurus sendiri dan mengikuti aturan perusahaan, sedangkan peran pemerintah relatif minimal.

Model kontrak adalah model pengelolaan sumber daya alam migas oleh pemerintah (atau institusi yang mewakili) dengan dibantu oleh investor yang juga sering disebut kontraktor. Pola kerja sama antara pemerintah dan kontraktor dituangkan dalam sebuah kontrak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kontrak jasa berarti kontraktor membantu dengan memberikan jasa. Dengan begitu, pemerintah menangung risiko bisnis, menyediakan dana yang salah satunya digunakan untuk memberikan imbalan kepada kontraktor atas jasa yang telah diterima.

Sedangkan kontrak bagi produksi, kontraktor melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas nama pemerintah sebagai pemilik proyek. Kegiatan itu berdasarkan perjanjian bahwa kontraktor akan memperoleh bagian jika eksplorasi dan ekstraksi migas berhasil.

Konsesi atau kontrak jasa

Salah satu cara menentukan model pengelolaan sumber daya alam migas yang cocok untuk suatu negara adalah dengan mempertimbangkan tiga aspek, yaitu paham kepemilihan sumber daya (property right), potensi cadangan migas dan keberanian menanggung risiko.

Teoritis model konsesi cocok untuk negara yang menerapkan paham private property, bahwa sumber daya alam dimiliki oleh swasta atau pribadi. Maksudnya, sumber daya alam yang semula dikuasai oleh negara, lalu dikomersialkan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan izin kepada swasta untuk mengusahakan, mencari, mengekstraksi dan menjualnya.

Negara yang menganut paham private property murni umumnya tidak memiliki Badan Usaha Milik Negara karena pemerintah tidak berbisnis. Seluruh usaha termasuk upaya ekstraksi migas diserahkan pada swasta dan membiarkan kekuatan pasar menyelesaikan transaksional antar-investor. Dipercayai keseimbangan pasar akan terjadi dengan sendirinya, sedangkan pemerintah membantu memfasilitasi sebatas mengeluarkan aturan main.

Konsesi juga cocok untuk negara yang memiliki potensi cadangan migas kecil, yang biasanya juga rasio kesuksesan eksplorasi (success ratio) relatif kecil. Atau secara keseluruhan memiliki risiko sumber daya alam (resources risk) yang tinggi.

Karena negara tidak ingin terpapar risiko tinggi, maka sewajarnya pemerintah menyerahkan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi migas kepada swasta. Negara hanya perlu memastikan bahwa nantinya ketika ekstraksi migas terjadi, pemerintah mendapatkan royalti dan pajak. Jadi, model konsesi sering juga disebut model royalty and tax.

Sedangkan kontrak jasa cocok bagi negara yang menganut paham state property (kepemilikan sumber daya alam pada negara). Karenanya, ekstraksi migas hendaknya dilakukan sendiri.

Pemerintah sebagai pemilik wajib menyediakan dana untuk pelaksanaan proyek. Kalaupun dibantu pihak lain, kontraktor hanya sebatas memberikan jasa yang kemudian diikat dalam perjanjian pemberian jasa atau kontrak jasa.

Konsekuensinya, pemerintah harus siap menanggung risiko. Risiko itu tidak boleh terlalu besar karena pemerintah mempertaruhkan ‘uang rakyat’. Oleh karenanya, model kontrak jasa akan cocok untuk negara yang memiliki potensi cadangan migas cukup besar dengan rasio kesuksesan ekplorasi yang cukup tinggi.

Dilema di Indonesia

Dilematis bagi Indonesia, apakah sebaiknya menggunakan model konsesi atau model kontrak jasa. Mempertimbangkan potensi cadangan migas Indonesia yang tidak terlalu besar dan juga risiko ekplorasi yang tinggi, sebenarnya yang lebih cocok adalah model konsesi.

Statistik menunjukan cadangan minyak Indonesia tahun 2016 tercatat hanya 0,19% dibandingkan cadangan dunia, dan hanya 1,10% dibandingkan Venezuela. Gas masih agak lumayan. Namun juga tidak terlalu besar. Dibandingkan cadangan dunia hanya sebesar 1,96% dan 12,03% jika dibandingan Rusia.

Persoalannya, migas adalah produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seluruh penduduk Indonesia mengkonsumsi migas sebagai sumber energi. Semestinya mengacu pada paham state property, sebagaimana tertuang dalam UUD 45 Pasal 33. Penggunaan model konsesi untuk usaha hulu migas dipandang menyalahi konstitusi.

Mengacu paham state property yang tertuang dalam UUD 45, maka model kontrak jasa yang lebih cocok bagi Indonesia. Namun, rupanya tidak didukung oleh rasio kesuksesan eksplorasi dan potensi cadangan migas.

Kesimpulannya, kedua model yaitu model konsesi dan kontrak jasa bukanlah model yang cocok untuk Indonesia dalam pengusahaan hulu migas.

Model kontrak bagi produksi kemudian diperkenalkan, yang merupakan titik tengah yang diharapkan menjadi salah satu solusi. Sebab, model kontrak ini menjaga penguasaan sumber daya alam migas tetap pada negara yang berarti tetap menganut paham state property. Di saat bersamaan ketika kontraktor menandatangani kontrak, kontraktor menyatakan bersedia menanggung risiko eksplorasi.

Namun, di tengah dinamika perekonomian global dan dampak dari sosiopolitik serta ekonomi nasional, rupanya model bagi produksi yang mengunakan mekanisme cost recovery menyisakan perselisihan antar-para pemangku kepentingan.

Pangkal masalahnya bisa karena traumatik terhadap ketidakterbukaan informasi di masa lampau atau pemahaman yang tidak komplit tentang istilah cost recovery yang diikuti dengan analisis yang menyesatkan. Termasuk tuduhan pemborosan biaya dan belanja yang tidak perlu, sementara cost recovery sebagian ditanggung oleh negara proporsional sesuai kontrak.

Namun, semua itu sebenarnya berporos pada trust yang mulai menipis terhadap kegiatan usaha hulu migas secara keseluruhan. Usaha hulu migas dicurigai tidak dilaksanakan secara efektif dan efesien, walau pengujian secara akademis dan impiris belum pernah tersaji membuktikannya.

PSC gross split

Melalui Peraturan Menteri No 8 tahun 2017, pemerintah meluncurkan model bisnis hulu migas baru yang disebut kontrak bagi produksi (PSC) gross split. Karena bentuknya kontrak, maka prinsip dasar yang ada dalam model kontrak tidaklah hilang, termasuk dalam hal penguasaan sumber daya alam migas oleh Negara.

PSC gross split adalah rumpun model kontrak. Modifikasi terjadi pada pola kalkulasi bagi hasil yang relatif menyerupai model royalty and tax. Oleh karenanya, model PSC gross split boleh dibilang model hybrid, yang merupakan persilangan antara model kontrak bagi produksi dan model konsesi.

PSC gross split sering disebut sebagai sebuah terobosan yang didasarkan pada motivasi bahwa pemerintah mengupayakan yang paling baik untuk negara. PSC gross split memastikan akan menghilangkan dispute  dan debat berkepanjangan tentang cost recovery.

Namun layaknya sebuah ide baru, biasa saja jika mendapatkan sanggahan, kritik dan masukan. Sebagian pengamat tidak mempercayai bahwa model baru tersebut lebih bagus dari yang lama. Walaupun tetap saja ada yang memberikan dukungan terhadap implementasi model PSC gross split, karena dianggap memberikan fleksibilitas terhadap kontraktor dalam berbisnis.

Lepas dari pro dan kontra yang terjadi, pada akhirnya pasar yang nanti akan melakukan penilaian dan evaluasi. Pemerintah rasanya tidak menutup mata dan telinga untuk suatu kali melakukan perbaikan dan penyempurnaan jika memang dipandang perlu.

Artikel Terkait
"Exxon minta US$ 121 juta di struktur Jambaran Tiung Biru," kata Syamsu.