Siapa yang Menanggung Rugi Kalau Bulog Beli Gabah di Atas HPP?
Perum Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengimpor 500 ribu ton beras hingga akhir Februari 2018. Penyebabnya, stok beras perusahaan BUMN itu menipis hingga di bawah 1 juta ton pada akhir tahun lalu.
Sementara itu, Bulog harus gencar melakukan operasi pasar karena harga beras medium di pasaran jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Jadi, kalau impor tidak dilakukan sehingga stok beras kian menipis, harga beras akan melambung sehingga mengerek laju inflasi.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian mengklaim produksi beras surplus hingga 17 juta ton, bahkan bulan depan sudah memasuki musim panen raya. Alhasil, kementerian ini menilai impor beras tidak diperlukan. Inilah yang memicu kontroversi di tengah masyarakat dalam sebulan terakhir.
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengakui salah satu pangkal masalahnya adalah serapan produksi beras oleh Bulog tidak mencapai target. Mengapa persoalan itu terjadi? Berikut petikan wawancara bos Bulog ini dengan wartawan Katadata, Michael Reily, di kantornya, Jakarta, Senin lalu (22/1).
Bagaimana persiapan impor beras oleh Bulog?
Untuk impor beras sudah ada Ketua Tim, Direktur Pengadaan Andrianto Wahyu Adi. Saya hanya menjaga impor harus bersih, benar, transparan, dan sesuai dengan aturan. Sejauh ini aman, sesuai.
Apa Bapak optimistis penugasan impor hingga 500 ribu ton akan terealisasi sepenuhnya?
Impor beras tentu butuh kesiapan. Bulog sudah mempercepat proses administrasi sejak adanya penugasan pemerintah (pada 15 Januari 2018). Tetapi, kami juga perlu melakukan seleksi perusahaan eksportir, termasuk apakah ia memiliki pengalaman ekspor beras dalam jumlah besar. Setelah itu, ada proses negosiasi penentuan kontrak yang berisi volume dan harga beras.
Sementara, eksportir pun perlu waktu untuk mengumpulkan pasokan sesuai pesanan Bulog. Setelah beras tersedia, proses loading kapal dan pengiriman bisa memakan waktu berhari-hari.
Dengan waktu yang dibatasi hingga akhir Februari 2018, kami harus terima kalau jumlah 500 ribu ton tidak tercapai.
Mengapa Kemendag semula memberi izin impor beras kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)?
Setahu saya saat itu izin impornya (untuk PPI) beras khusus. Yang saya tangkap, regulasinya Bulog hanya mengurus beras umum.
Apakah rendahnya stok beras Bulog saat ini karena penyerapannya kurang optimal tahun lalu?.
Iya, (penyerapannya) 56,7% dari yang ditargetkan pemerintah (sebesar 3,7 juta ton).
Mengapa penyerapan sampai Juni 2017 lalu hanya 42% dari target sedangkan masa panen raya berlangsung pada Maret-April 2017?
Kita harus berangkat secara obyektif untuk prasyarat serap. Kami melakukan penyerapan berdasarkan Instruksi Presiden 5 Tahun 2015. Yang harus diketahui oleh umum bahwa ada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan ada kualitas yang harus dipenuhi.
Artinya, Bulog boleh beli dengan harga tertentu dan juga kualitas tertentu. HPP beras sesuai Inpres itu Rp 7.300 per kilogram. Sedangkan harga pasar menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik) saat itu, jauh di atas HPP.
Apakah ada perubahan penetapan harga?
