Mahasiswa melalui BEM SI memutuskan akan menggelar aksi lanjutan jika pemerintah tidak segera memberikan konfirmasi dan diskusi terkait tuntutan yang mereka ajukan dalam 2x24 jam.
Pengemudi ojol berunjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh aplikator dan menolak hubungan kemitraan.
Di Jakarta, demonstrasi menolak revisi UU Pilkada digelar di gedung DPR, MK, dan KPU. Unjuk rasa juga terjadi di beberapa daerah, mulai di Bandung, Palangka Raya, Surabaya, Semarang, hingga Medan.
Rapat paripurna DPR mengenai revisi UU Pilkada dibatalkan setelah adanya demonstrasi besar dan penolakan publik. Dengan itu, syarat pencalonan tetap mengacu putusan MK
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyindir kondisi politik yang memanas dengan ramainya aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini, Kamis (22/8).
Amnesty International Indonesia meminta pemerintah menghindari penggunaan kekerasan berlebihan dalam menanggapi gelombang aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada.
Aliansi Aksi Satu Juta Buruh akan menggelar aksi demonstrasi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada akhir bulan ini.