Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia meminta Presiden Joko Widodo membatalkan PP Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan hasil Sedimentasi di Laut, termasuk ekspor pasir laut.
Hasil olahan bahan bakar nabati dari minyak jelantah masih sulit untuk diterapkan pada kendaraan roda empat dan roda dua yang mayoritas memakai mesin putaran menengah maupun puturan tinggi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan akan memberlakukan kuota penangkapan ikan pada 2023 mendatang sehingga nelayan tidak bisa memancing sembarangan.
Keberlanjutan program konversi dapat berjalan dengan baik dengan memastikan stok LPG, melalui OVOO saat ini sudah 95 persen kelurahan atau desa dilayani setidaknya satu outlet LPG.
Para akhir pekan lalu, Sabtu (22/10), Cilincing, Jakarta Utara, kembali riuh. Anak-anak, remaja, hingga orang tua kembali mendekati ke laut untuk merayakan Nadran.
Program Solar tak sekadar mendistribusikan Solar subsidi, melainkan juga membenahi model bisnis perikanan rakyat dengan melibatkan koperasi sebagai agregator dan penjamin pertama bagi nelayan
Pemerintah ingin nanti para nelayan bisa membeli solar sesuai harga SPBU bukan harga dari pengecer, sehingga margin pendapatan nelayan akan bertambah dan semakin sejahtera
Sebagian besar nelayan perlu membeli solar bersubsidi di atas harga yang ditetapkan pemerintah Rp 6.800 per liter karena keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN.
Nelayan di Cilincing, Jakarta mengelukan kenaikan harga BBM jenis Solar. Pasalnya, biaya operasional mereka menjadi naik, sedangkan hasil tangkapan dan harga jual merosot.