Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan alasan mengapa bantuan beras kini menjadi wewenang badan pangan nasional (Bapanas). Sebelumnya bantuan beras ada di bawah tanggung jawab Kemensos.
Pemerintah tengah merancang APBN 2025 yang akan diatur secara adaptif untuk mengakomodasi program prioritas presiden terpilih, meski sidang sengketa pilpres masih berjalan di MK.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran bantuan kemasyarakatan dari Presiden Jokowi tidak diambil dari anggaran perlindungan sosial, melainkan dari dana operasional presiden.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa jumlah uang operasional Jokowi pada tahun 2024 mencapai Rp 138,3 miliar, dengan realisasi sekitar Rp 18,7 miliar atau 14% hingga Maret atau April 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemblokiran anggaran kementerian/lembaga bukan untuk membiayai bansos. Sebab, kebijakan pemblokiran itu sudah ada sejak tahun 2022.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa bansos dikelola Kemensos untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan signifikan, dengan total anggaran belanja perlindungan sosial mencapai Rp 496,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui BLT Mitigasi Risiko Pangan belum cair. Salah satu alasannya karena Kemensos belum mengajukan anggaran kepada Kemenkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan proses penyusunan dan penetapan APBN 2024 telah selesai sebelum KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024.
Empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4) pagi.