UU: Berita Terkini Undang Undang Indonesia - Info Terbaru Hari ini

Bamus DPR sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT untuk dibahas di Rapat Paripurna terdekat.

KUHP baru telah disahkan pada 2 Januari 2023. Aturan hukum pidana ini menggantikan aturan sebelumnya yang merupakan warisan era kolonial. Berikut ini beda antara KUHP lama dan baru.

Wakil ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan sebelum disahkan menjadi Undang-undang, proses pembahasan RKUHP telah melalui proses panjang dan terus tertunda.

DPR sepakat untuk membawa draf final RKUHP tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan sebelum 15 Desember 2022. Pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dalam UU ITE bakal dihapus.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, terdapat asas yang harus diperhatikan. Berikut ini penjelasan terkait asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Indonesia adalah negara hukum dan dalam pelaksanaan segala urusan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut asas pembentukan peraturan perundang-undangan selengkapnya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang. Harapannya, aturan ini berfungsi sebagai benteng dari kebocoran data. Namun seberapa kuat UU PDP melindungi data masyarakat?

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian empat dari tujuh gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentan Minerba.

DPR dan Pemerintah telah menyepakati membawa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ke pembahasan tingkat II, dan setelah itu akan segera disahkan.

DPR RI juga memberikan perhatian besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, seperti Covid-19, krisis pangan dan energi, masalah buruh, serta memperkuat peran TNI dan Polri.

RUU PPRT akan mengatur kontrak kerja, THR, hingga hak libur dan cuti kepada pekerja rumah tangga. Gugus Tugas akan melakukan percepatan pembahasan untuk memberikan perlindungan kepada PRT.

Jokowi meneken UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat yang mengatur nilai falsafah syariat Islam yang menjadi kearifan lokal provinsi itu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR menyebut ada tiga opsi yang dipertimbangkan terkait kelembagaan SKK Migas, salah satunya yaitu dilebur dengan Pertamina.

Pengaturan terkait PPh final telah dilakukan sebanyak enam kali, mengikuti perubahan yang dilakukan pada Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Presiden dan DPR gagal memanfaatkan momentum untuk melakukan reformasi pada tata kelola pembentukan UU dengan memfokuskan pada omnibus law.