Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema gross split untuk kontrak baru minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah semula berharap bisa menerapkan skema ini pada awal tahun 2017. Namun, rencana tersebut bakal sulit tercapai.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, pemerintah masih perlu mematangkan konsep anyar tersebut. Selain berbeda dengan kontrak bagi hasil yang berlaku selama ini, skema gross split belum pernah digunakan di negara lain. Artinya, jika berjalan, Indonesia merupakan negara pertama yang menjalankan skema tersebut.
Namun, tekad pemerintah menerapkan skema gross split sudah bulat. Menteri Energi Jonan Ignasius Jonan mengungkapkan, skema tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar industri hulu migas semakin efisien tanpa adanya lagi penggantian biaya operasi hulu migas (cost recovery).
"Pasar dalam negeri memiliki kesempatan besar untuk bersaing, sebab harga minyak di dalam negeri lebih murah," kata Jonan di depan para pelaku industri migas dalam acara diskusi "Kinerja 2016 dan Outlook 2017 Sektor Migas" di Jakarta, Senin (19/12).
PSC versus Gross Split
Indonesia selama ini menggunakan skema kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC). Skema PSC lahir karena adanya ketidakpuasan dengan sistem pertambangan migas di Indonesia yang sebelumnya yakni konsesi dan kontrak karya. (Baca: Luhut: Kontraktor Tak Bisa 'Mainkan' Produksi di Skema Gross Split)
Ide PSC tercetus dari Ibnu Sutowo, setelah menjadi Presiden Direktur PERMINA dan Menteri Minyak dan Gas Bumi tahun 1965. Dua pihak yakni pemerintah dan perusahaan minyak bisa berbagi hasil produksi migas, bukan bagi hasil penjualan migas seperti kontrak karya. Pemerintah selaku tuan rumah juga mempunyai kewenangan manajemen.
Skema PSC sudah mengalami beberapa perubahan. Yang saat ini dipakai merupakan generasi ketiga sejak 1988. Dalam skema ini, negara mendapatkan bagi hasil sebesar 85 persen, sisanya kontraktor. Sedangkan untuk kontrak gas, sebanyak 70 persen bagi negara.
PSC juga menerapkan cost recovery. Penggantian biaya operasi dilakukan setelah produksi migas dipotong First Tranche Petroleum. (Baca:Pengusaha Masih Keberatan Penetapan Skema Bagi Hasil Gross Split)
Namun, skema cost recovery ini kerap menimbulkan perdebatan. Penggantian biaya kepada kontraktor sering dipersoalkan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dituding berpotensi merugikan negara.
Dalam menentukan besaran cost recovery, juga kerap terjadi saling curiga antara kontraktor dan pemerintah yang diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). “Siapa yang berkompeten menentukan nilai sebuah teknologi dan besaran cost recovery,” kata seorang pejabat di Kementerian Energi.
Untuk itu, pemerintah merancang skema kontrak baru yakni gross split. Skema ini tidak lagi menyertakan komponen cost recovery. Alhasil, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan menanggung seluruh biaya operasi hulu migas. Sebaliknya, pemerintah hanya mendapatkan pembagian produksi.
Cara ini diklaim lebih efektif dan efisien karena tidak perlu lagi mengawasi anggaran cost recovery dan pemilihan teknologi yang digunakan. Pemerintah cukup mengawasi besaran produksi. Apalagi, Kementerian Energi telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2016 yang mewajibkan pemasangan alat ukur produksi di setiap lapangan. (Baca: Pelaku Migas Kaji Untung-Rugi Skema Bagi Hasil Gross Split)
Skema gross split sebenarnya juga bukan barang baru di industri hulu migas dalam negeri. Tahun lalu, Kementerian Energi menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang percepatan pengusahaan migas nonkonvensional. Dalam aturan itu terdapat opsi skema bagi hasil dengan memakai gross split sliding scale.
Skema kontrak bagi hasil ini berdasarkan prinsip pembagian produksi kotor secara progresif setiap tahun. Jadi, tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
Untuk blok migas konvensional, pemberlakuan skema ini hanya untuk kontrak migas baru. Alasannya, pemerintah akan tetap menghormati kontrak-kontrak migas yang tengah berjalan. Jadi, kontrak migas yang ada saat ini tidak akan diutak-atik dan masih menggunakan skema bagi hasil migas (PSC) hingga kontraknya berakhir.
Sebelum skema gross split berlaku untuk blok konvensional, pemerintah sedang merumuskan besaran bagi hasilnya. Dengan begitu, ada formula yang jelas dalam menentukan besaran. Selama ini tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menentukan bagi hasil minyak untuk negara sebesar 85 persen, sedangkan gas 70 persen.
Jadi, perlu ada formula yang tetap untuk menghitung bagi hasil migas. Skema gross split ini akan berbeda untuk tiap lapangan. Pemerintah menetapkan variabel dasar dan variabel pendukungnya. Namun, saat ini, pemerintah masih menghitung besaran variabel dasar dan pendukungnya dengan menggunakan model ekonomi.
Target dan Realisasi Penerimaan Pemerintah dari Sektor Migas 2006-2015
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, setidaknya ada lima kriteria untuk menentukan bagi hasil dengan skema gross split. Pertama, besaran reservoir migas yang terkandung di dalam perut bumi. Kedua, lokasi proyek migas yang akan dikelola oleh kontraktor. Ketiga, kondisi lapangan.
Keempat, tingkat kesulitan berdasarkan kondisi geologis. Kelima, karakteristik cadangan yang akan ada, yaitu blok migas konvensional atau nonkonvensional serta penggunaan teknologi yang akan dipakai kontraktor di suatu wilayah kerja migas.
Tak hanya mencakup lima kriteria itu, pemerintah juga mempertimbangkan komponen lokal sebagai salah satu penentu besaran bagi hasil dengan skema gross split. Prinsipnya, semakin banyak kontraktor migas menyertai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan hulu migasnya maka semakin berpeluang mendapatkan bagi hasil yang lebih besar.
Jonan mencontohkan, kontraktor menggunakan komponen lokal sebanyak 30 persen maka bagi hasilnya bisa bertambah empat persen. “Jadi real, kalau sekarang ini kan setengah memaksa,” katanya. (Baca: Komponen Lokal Jadi Penentu Besaran Bagi Hasil Skema Gross Split)
Sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Migas Bobby Gafur mengatakan pemerintah harus tetap mengawasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Jika tidak, industri lokal akan kalah bersaing dengan barang impor.
Apalagi menurut Bobby, barang luar negeri seperti Cina yang harganya lebih murah dibandingkan produk lokal. "Kalau Sumber Daya Manusia (SDM), kita tidak kalah dibanding Amerika Serikat. Tapi dibanding Cina, itu kalah lebih murah," ujar dia.
Fungsi kelembagaan SKK Migas
Penerapan skema gross split ini juga memunculkan banyak pertanyaan mengenai fungsi kelembagaan SKK Migas. Tidak adanya lagi cost recovery membuat fungsi pengawasan SKK Migas berkurang.
Namun, Jonan memastikan keberadaan SKK Migas meski tidak ada lagi cost recovery. Meski begitu, tugasnya memang berubah. “Dari yang sekarang memeriksa biaya orang, sekarang fokusnya ke produksi, safety, dan security, fokus ke eksplorasi,” kata dia.
Alokasi Penggunaan Cost Recovery 2016
Sedangkan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menjelaskan, penerapan skema gross split tetap akan di bawah pengawasan lembaganya. Misalnya, untuk pengajuan rencana kerja kontraktor, maka perlu melalui persetujuan SKK Migas. Bedanya, dalam skema gross split, kontraktor tidak perlu mengajukan detail anggaran biaya yang perlu diganti pemerintah. Sebab, seluruh biaya operasi ditanggung oleh kontraktor.
(Baca: SKK Migas Tetap Awasi Penggunaan Produk Lokal di Skema Gross Split)
Di sisi lain, SKK Migas berperan mengawasi penggunaan komponen lokal dan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang akan dipakai kontraktor migas. Bahkan, SKK Migas juga tetap mengawasi aspek kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan (HSSE) kontraktor migas.
“Kalau ada yang ngawur dan ada kecelakaan macam-macam kan yang disalahkan Menteri ESDM juga,” ujar Amien.
