Selama bertahun-tahun, Jepang merupakan investor terbesar di Indonesia. Tapi, sempat kecewa ketika kalah dalam proyek kereta cepat dengan Cina, dan gagalnya Pelabuhan Cilamaya.
Jokowi
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Laily | Biro Pers Sekretariat Presiden

Pada Minggu mendatang (15/1), Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan memulai lawatannya di Indonesia. Dalam lawatan tersebut, Abe membawa puluhan pemimpin perusahaan asal Jepang untuk merajut kesepakatan bisnis bernilai jumbo. Ini bisa menjadi titik pasang investasi Jepang di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, kunjungan Abe ini cukup besar dari sisi jumlah rombongannya dan nilai investasi yang akan disepakati. Ada sekitar 30 chief executive officer (CEO)  perusahaan Jepang yang akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo, setelah pertemuan dengan Abe.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan, pertemuan kedua pemimpin negara tersebut juga untuk meresmikan kerja sama investasi bernilai jumbo, yaitu lebih dari US$ 40 miliar atau sekitar Rp 536 triliun. Kesepakatan tersebut terdiri dari beberapa proyek, antara lain, proyek pengembangan Blok Masela dengan estimasi total nilai investasi sebesar US$ 25 miliar.

Ada pula proyek kelistrikan dan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban senilai Rp 42 triliun. Selain itu, proyek kereta kencang Jakarta-Surabaya. "Ada juga proyek yang di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Luhut usai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/1) lalu.

Menurut Luhut, kesepakatan tersebut menunjukkan besarnya peran investasi Jepang di Indonesia. Secara total, Jepang menduduki posisi kedua setelah Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia. "(Investasi) Jepang lebih besar. Jadi jangan disebut Cina melulu karena Cina nomor lima," katanya.

(Baca juga: Pemerintah Incar Kesepakatan Bisnis dengan Jepang Rp 536 Triliun)

Namun, Luhut buru-buru menambahkan, kesepakatan investasi jumbo dengan Jepang saat ini tidak akan mengganggu komitmen dengan Cina. "Kita tidak ada masalah dengan Cina, masih menjadi teman baik. Tapi saat ini kita sedang berdiskusi intensif dengan Jepang," ujarnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanantha Nasir mengakui Jepang merupakan mitra strategis Indonesia di berbagai bidang. "Kita terus tingkatkan kerja sama dengan prinsip dasar saling menguntungkan," katanya kepada Katadata, Kamis (12/1).

Menurut pria yang kerap disapa Tata tersebut, lawatan Abe ke Indonesia di awal tahun ini sangatlah penting. "Ini komitmen tinggi kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral. Ini kali ke empat kedua kepala negara/pemerintahan bertemu dalam kurun waktu dua tahun," ujarnya.

Selama bertahun-tahun, Jepang selalu masuk dalam daftar negara yang paling royal menggelontorkan modal ke Tanah air. Pada 2013, Negeri Sakura bahkan menjadi penanam modal terbesar bagi Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 4,71 miliar.

Hingga September 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, investasi Jepang sebesar US$ 4,5 miliar. Jepang ada di posisi kedua setelah Singapura yang merupakan hub bagi banyak perusahaan multinasional.

Grafik: Pinjaman Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Negara (Oktober 2016)

Namun, dominasi Jepang sempat terusik oleh mulai membanjirnya investasi Cina ke Indonesia, khususnya ke proyek-proyek infrastruktur dan pembangkit listrik yang tengah digenjot pemerintah. Bahkan, Cina pernah mengalahkan Jepang dalam berebut proyek di Indonesia.

Dalam kasus kereta cepat Jakarta – Bandung, misalnya. Saat ide itu muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008, Japan International Corporation Agency (JICA) yang ditunjuk untuk mengerjakan studi kelayakannya. (Baca juga: Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Pelabuhan Patimban)

Belakangan, saat Presiden Joko Widodo menjabat, megaproyek itu malah jatuh ke tangan Cina. Padahal, Negeri Tirai Bambu itu hanya empat bulan menggarap studi kelayakan yakni pada Mei-Agustus 2015. Konon, keputusan pemerintah tersebut menerbitkan kekecewaan besar bagi Jepang. Seorang menteri kabarnya harus bertandang ke Jepang untuk menjelaskan keputusan Jokowi tersebut. 

Kekecewaan selanjutnya harus dikecap Jepang saat rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya dibatalkan pemerintah. Alasannya, lokasinya dekat anjungan dan oil rig Pertamina. Padahal, perusahaan-perusahaan otomotif Jepang membutuhkan pelabuhan di Jawa Barat sebagai alternatif Tanjung Priok yang sudah padat untuk mengekspor produknya.

(Baca juga: Asing Bisa Kelola Pulau, Penamaannya Wewenang Pemerintah)

Pembangunan MRT
Pembangunan MRT (Arief Kamaludin|KATADATA)

 

Kedua peristiwa itu berusaha ditebus Jokowi ketika bertemu dengan Perdana Menteri Abe di Jepang pada Mei 2016 lalu. Saat itu, keduanya mulai membicarakan rencana pembangunan kereta semicepat Jakarta-Surabaya dan Pelabuhan Patimban sebagai pengganti Cilamaya.

“Tampaknya memang seperti tebusan, kereta semicepat Jakarta Surabaya itu menggantikan kereta cepat Jakarta – Bandung, sementara Cilamaya menggantikan Patimban,” kata Direktur Indef Enny Sri Hartati.

Kini, kedua pemimpin negara tersebut bersiap meresmikan kesepekatan bisnis bernilai puluhan triliun rupiah dalam berbagai proyek. Selain untuk mengobati kekecewaan 'saudara tua', kesepakatan bisnis tersebut semakin mengukuhkan dominasi investasi Jepang di Indonesia meski tetap harus adu kuat dengan Cina. 

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
Para menteri di bidang ekonomi kemungkinan besar aman. Menteri asal Partai Amanat Nasional terancam.
Jika tidak memakai ISAK 8, Pertamina akan terbebas dari kewajiban mencatat seluruh utang mitranya.
"Mestinya kalau ada hal penting saya dikabari."