Praktik pejabat negara merangkap komisaris BUMN sudah berlangsung lama. Presiden menaruh perhatian khusus atas praktik yang disebut melanggar UU tersebut. Solusinya perlu sinkronisasi tiga UU.
BUMN Hadir Untuk Negeri
Acara "BUMN Hadir Untuk Negeri" di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Jakarta, Jumat (23/10). Arief Kamaludin|KATADATA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian khusus terhadap polemik pejabat pemerintah yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pihak Istana pun sedang mencari solusi agar praktik rangkap jabatan tersebut tidak dianggap melanggar undang-undang (UU).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki berinisiatif membahas masalah tersebut dengan berbagai pihak terkait. Pada Rabu pekan lalu (7/6), Kantor Staf Presiden (KSP) mengumpulkan Kementerian BUMN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Ada pula Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sumber Katadata yang turut serta dalam pertemuan itu mengungkapkan, ada dua poin pembahasan untuk menyelesaikan polemik jabatan tersebut. Pertama, penataan pengawasan BUMN yang terkait dengan sinkronisasi sejumlah UU, yaitu UU BUMN, UU ASN, dan UU Pelayanan Publik beserta aturan pelaksanaannya.

“Ketiga peraturan itu sama-sama berdasar hukum kuat, sehingga diperlukan balancing dan synchronizing antara tiga UU itu,” kata sumber tersebut, Rabu lalu (14/6). (Baca: Setop Polemik Rangkap Jabatan, Ombudsman Usul Jokowi Buat Perpres)

Kedua, percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas yang dapat mengakomodasi perbaikan sistem penggajian ASN. Dua poin itulah yang disampaikan KSP kepada sejumlah kementerian yang diundang untuk memperoleh keputusan strategis. “Setelah mendapatkan keputusan akan dibahas lagi pada pertemuan lanjutan yang belum ditentukan waktunya,” katanya.

Staf Khusus III Bidang Komunikasi Menteri BUMN, Devy Suradji, membenarkan pertemuan tersebut. Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq juga mengetahui pertemuan di kantor KSP itu. Bahkan, dia menyebut Presiden menaruh perhatian khusus terhadap masalah rangkap jabatan.

Namun, Deputi II KSP Yanuar Nugroho enggan menjelaskan detail pertemuan tersebut. “Masih dibahas di level pimpinan, level deputi tidak bisa mendahului,” ujarnya kepada Katadata, Kamis (15/6).

Polemik rangkap jabatan kembali mencuat setelah Ombudsman RI memaparkan hasil risetnya pada 6 Juni lalu. Riset itu mencatat 125 pejabat publik dari berbagai kementerian, lembaga negara, dan instansi pemerintah lainnya yang menduduki jabatan komisaris BUMN. Identifikasi ini diperoleh dari pantauan di 144 BUMN.

(Baca: Tiga Kementerian Paling Banyak Rangkap Jabatan Komisaris BUMN)

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, rangkap jabatan tersebut telah menabrak aturan dan etik. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang melarang pelaksana pelayanan publik merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha di BUMN/BUMD.

Selain itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq menyatakan, pelaku rangkap jabatan juga bertentangan dengan etika profesi Aparatur Sipil Negara. Sebab, salah satu fungsi utama PNS, sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adalah pelaksana kebijakan.

Fungsi ini bila dikaitkan dengan rangkap jabatan berpotensi menciptakan konflik kepentingan antara perannya sebagai pemerintah atau regulator dan BUMN sebagai operator yang diawasi. “Ini yang mengkhawatirkan, pejabat kementerian merangkap jabatan di BUMN yang justru bergerak di sektor yang diatur dan diawasi,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Katadata, ada beberapa pejabat pemerintah merangkap jabatan komisaris di BUMN yang bergerak di sektor usaha yang diawasinya. Antara lain Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah yang menjadi Komisaris PT Pertamina dan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.GN. Wiratmaja Puja yang menjabat Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Kementerian yang pejabatnya paling banyak menduduki kursi komisaris adalah Kementerian BUMN sebanyak 22 pejabat. Kedua, Kementerian Keuangan sebanyak 17 pejabat. Ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 7 pejabat.

Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, hampir semua pejabat eselon I Kementerian Keuangan merangkap sebagai komisaris. Beberapa di antaranya bahkan menjabat di lebih dari satu perusahaan BUMN.

Padahal, larangan rangkap jabatan sebenarnya juga ditegaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 33 dalam UU itu melarang anggota direksi memangku jabatan rangkap sebagai: anggota direksi pada BUMN/BUMD/swasta; jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan UU.

Polemik rangkap jabatan ini juga pernah muncul tahun 2010. Menteri BUMN Mustafa Abubakar saat itu tetap mengizinkan deputi menteri menjabat sebagai komisaris BUMN asalkan perusahaan itu tidak berada di bawah pengawasannya. Adapun, deputi menteri dilarang menjabat komisaris BUMN di perusahaan yang berada di bawah pengawasannya agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Belakangan, Menteri BUMN Rini Soemarno malah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota komisaris BUMN. Pada BAB III peraturan itu menyatakan, pejabat struktural dan fungsional pemerintah boleh menjadi komisaris BUMN asalkan memiliki integritas, memahami masalah manajemen perusahaan, dan menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya.

(Baca: Ombudsman Akan Laporkan Rangkap Jabatan Ratusan Pejabat ke DPR)

Rangkap BUMN

 

Peraturan inilah yang dianggap melegalkan praktik pejabat pemerintah merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Sumber Katadata menyatakan, Kementerian BUMN berargumen BUMN tidak dapat dikategorikan penyelenggara pelayanan publik yang tunduk pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Taufiq menepis anggapan tersebut. Menurutnya, makna pelayanan publik adalah usaha memberikan manfaat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dalam rupa barang maupun jasa. “Sehingga BUMN/BUMD itu punya fungsi penyelenggara pelayanan publik. Jadi UU Pelayanan Publik juga berlaku kepada BUMN/BUMD.”

Sementara itu, Alamsyah menekankan, Pasal 1 Ayat 5 UU No.25/2009 tersebut menjelaskan pelaksana pelayanan publik adalah setiap orang yang bekerja di satuan kerja institusi negara, baik itu pejabat, pegawai atau petugas. Jadi, BUMN juga mencakup penyelenggara pelayanan publik.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada, Oce Madril, lebih menyoroti rangkap jabatan yang memicu benturan kepentingan. Sebab, benturan atau konflik kepentingan itu menjadi sumber munculnya tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. “Kebijakan yang diambil dalam posisi benturan kepentingan bisa dikatakan kebijakan yang koruptif.”

Selain pihak Istana dan KSP, Ombudsman RI juga berupaya mencari solusi masalah rangkap jabatan tersebut. Pada Jumat (16/6), lembaga pengawas pelayanan publik ini menggelar Focus Group Discussion dan mengundang beberapa institusi yang memiliki kaitan dengan rangkap jabatan. Kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PAN-RB, Komisi ASN, Kementerian Dalam Negeri dan KSP.

Diskusi membahas tiga hal. Pertama, kelebihan dan kekurangan rangkap jabatan pejabat publik. Kedua, merumuskan regulasi terkait rangkap jabatan. Ketiga, mengonfirmasi temuan Ombudsman terkait data pejabat yang teridentifikasi rangkap jabatan.

Alamsyah mengusulkan Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) karena saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur secara detail mengenai rangkap jabatan pejabat publik. “Karena masalah (rangkap jabatan) ini lintas kementerian, maka perlu ada aturan baru, seperti Perpres, misalnya,” katanya.

Sistem rekrutmen pejabat publik juga perlu dimasukkan ke dalam Perpres itu. Jabatan petinggi perusahaan BUMN/BUMD merupakan jabatan profesional yang harus diisi orang yang memilki kompetensi di bidangnya dan melalui pola rekrutmen yang tepat. “Sistem rekrutmen itu perlu untuk memastikan agar orang yang terpilih adalah mereka yang kompeten,” ujar Alamsyah.

Peraturan Presiden juga harus menutup peluang benturan kepentingan. Misalnya, tidak menempatkan pejabat publik pada perusahaan negara atau daerah yang menjadi obyek pengawasannya.

Sedangkan Taufiq mengusulkan adanya peraturan bersama Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Peraturan ini memuat dua opsi bagi komisaris BUMN/BUMD yang merangkap jabatan juga sebagai pejabat di instansi pemerintah.

Opsi pertama, melepas sementara jabatan di instansi pemerintah agar bisa fokus di perusahaan BUMN. Kedua, boleh merangkap jabatan dengan syarat penghasilannya berasal dari satu sumber. Opsi ini juga dapat menghindarkan kecemburuan pejabat pemerintah yang tidak memiliki jabatan rangkap.

Artikel Terkait
Makanya Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) hingga Perpres Pendidikan Karakter
“Tentunya harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga merupakan kader Golkar.
Luhut yang semula mendorong KEK, akhirnya menyadari kekeliruannya. “Tidak mungkin ini jadi KEK, apalagi mereka (industri) hanya minta izin lebih mudah."