Sepekan belakangan masyarakat dihebohkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan penyelenggaraan penyampaian visi dan misi kandidat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. KPU juga akan memberikan kisi-kisi pertanyaan seputar debat Pilpres kepada masing-masing kandidat. Keputusan ini menimbulkan polemik, hingga muncul pertanyaan mengenai netralitas KPU dalam penyelenggaraan Pilpres 2019.
KPU memang sudah merencanakan akan menyelenggarakan penyampaian visi-misi kandidat pada 9 Januari 2019. Agenda itu ditujukan agar publik dapat mengenal visi-misi kandidat lebih dulu sebelum memasuki debat. Namun, KPU membatalkannya lima hari sebelum agenda ini dilaksanakan.
Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan antara KPU dengan tim kampanye masing-masing calon dalam rapat bersama pada Jumat, pekan lalu. KPU merasa kesulitan jika harus memfasilitasi keinginan kedua tim kampanye yang berbeda-beda. Apalagi, dalam beberapa kali rapat, pembahasan soal ini tidak menemui titik terang.
(Baca: Batalkan Penyampaian Visi-Misi, PKS Sebut KPU Terkesan Partisan)
Akhirnya, KPU menyerahkan pelaksanaan sosialisasi visi dan misi kepada masing-masing calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). “Silakan dilaksanakan sendiri-sendiri. Tempat dan waktunya mereka tentukan sendiri. Jadi, tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin, Jakarta, Sabtu (5/1).
Sandiaga Uno menyayangkan langkah KPU yang tidak memfasilitasi pemaparan visi misi dari masing-masing pasangan calon (Paslon). Seharusnya agenda tersebut menjadi hal penting yang disiarkan penyelenggara kampanye untuk menyampaikan konsep setiap kandidat.
“Ini banyak ditunggu oleh masyarakat. Mereka ingin mendengar langsung visi misi yang disampaikan (langsung oleh paslon). Sebagai penyelenggara pemilu, KPU mestinya memfasilitasi," kata Sandiaga di Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (6/1). (Baca juga: Tinggalkan Gimik Politik, SBY Minta Prabowo Kampanye Visi dan Misi)
Bahkan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyatakan telah melaporkan Komisioner KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin lalu. Mereka dilaporkan lantaran tidak menjalankan tugasnya dalam memfasilitasi sosialisasi visi misi capres dan cawapres. "Iya kami laporkan. Ya jelas dong, KPU itu harus memfasilitasi penyampaian visi misi. Visi misi itu adalah hal yang harus disampaikan dalam kampanye," ujar Taufik di Jakarta, Senin (7/1).
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, sebagai pengusung pasangan Prabowo-Sandi, menduga pembatalan yang dilakukan KPU merupakan usulan dari kubu Jokowi-Ma'ruf. "Menurut saya ada indikasi dugaan ada yang takut kalah debat," kata Ferry di Menteng, Jakarta, Minggu (6/1). (Baca: Saling Tuding Tim Prabowo vs Jokowi atas Ketakutan Debat Capres)
Isu ini pun meluas dalam perbincangan masyarakat, terutama di media sosial. Tagar #JKWTakutPaparkanMisiVisi menjadi trending topik di lini masa twitter pada Minggu (6/1). Hal ini membuat kubu pasangan petahana geram. Keesokan harinya, Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menggelar konferensi pers di Posko Cemara, Jakarta.
Arya membantah tuduhan bahwa Jokowi-Ma'ruf takut menyampaikan visi dan misi secara langsung. Penyampaian visi dan misi merupakan komunikasi satu arah tanpa ada perdebatan, sehingga sangat mudah dilakukan secara langsung oleh pasangan calon. Yang paling penting adalah pendalaman visi dan misi yang dilakukan melalui ajang debat pilpres yang akan diselenggarakan KPU.
Penyampaian visi-misi dilakukan dalam satu agenda sendiri, dinilai tidak efektif dan efisien. Sebab, visi dan misi ini juga akan tergambar dalam setiap jawaban yang disampaikan paslon dalam debat pilpres. "Kami minta supaya tidak redundant (pengulangan), toh sudah ada di debat untuk penyampaian visi-misi. Ngapain lagi capres bikin? Cukup timses-nya saja," kata Arya.
Justru, kata Arya, kubu Prabowo-Sandiaga yang sebenarnya takut menghadapi debat Pilpres 2019. Mereka meminta KPU memberikan kisi-kisi seputar materi, sebelum debat Pilpres 2019 diselenggarakan. Hal ini diungkapkan kubu penantang saat rapat tertutup yang digelar KPU. (Baca: Jubir Timses Jokowi: Prabowo-Sandiaga Tak Ingin Ada Debat Pilpres)
