Pemerintah berencana mengekspor produksi jagung nasional saat musim panen tiba akhir bulan ini hingga April. Rencana ini cukup aneh, karena di saat yang sama masih ada 30 ribu ton jagung impor yang akan masuk ke Indonesia. Pengendalian harga di dalam negeri menjadi alasan utama pemerintah mengimpor dan mengekspor jagung.
Rencana ekspor diungkapkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/1). Puncak panen akan membuat stok jagung nasional melimpah, sehingga bisa ekspor. Ekspor jagung akan dilakukan dari sentra produksi di Sulawesi dengan memfokuskan Filipina sebagai negara tujuan.
Menurut Amran, ekspor akan dilakukan dengan syarat harga jagung di dalam negeri turun ke bawah Rp 3.000 per kilogram (kg). "Ini kan nanti, menuju panen raya di Maret-April. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Tapi dipastikan harga jagung di dalam negeri turun dulu di bawah Rp 3.000 per kg," ujarnya.
Di sisi lain Kementerian Pertanian (Kementan) baru saja meminta impor. Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor jagung untuk Februari sebanyak 30 ribu ton. Bahkan, total izin impor yang diterbitkan untuk semester I-2019 mencapai 440 ribu ton. Padahal, Kementan sendiri yang menyatakan akhir bulan ini beberapa sentra produksi jagung sudah mulai panen.
(Baca: Kemendag Buka Izin Impor 440 Ribu Ton Jagung untuk Kebutuhan Industri)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seolah membantah pernyataan Amran. Dia mengatakan panen jagung yang terjadi hingga April belum tentu bisa menutupi kebutuhan nasional. "Meskipun pada panen, panen berapa banyak? Pertanyaannya kan begitu. Kalau banyak dan melimpah, harga sudah jatuh," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (22/1).
Menurutnya, impor menjadi satu-satunya upaya pemerintah untuk menekan melonjaknya harga jagung. Tingginya harga jagung akan berimbas pada kenaikan harga telur dan daging ayam. Padahal kedua jenis komoditas ini sangat dibutuhkan masyarakat.
Peternak di Indonesia sebagian besar adalah peternak kecil yang jarang memiliki gudang penyimpanan jagung besar. Sehingga, begitu terjadi kekurangan stok akan langsung mempengaruhi harga. Saat ini harga jagung lokal masih di atas Rp 5.000 per kg, sedangkan harga jagung impor hanya Rp 4.000 per kg. Pemerintah khawatir jika impor tidak dilakukan, harga jagung bisa kembali naik hingga mencapai Rp 8.000 per kg.
Sementara Kementan yakin panen jagung kuartal I tahun ini cukup besar dan akan mempengaruhi penurunan harga. Berdasarkan angka ramalan Kementan, akan ada produksi sebesar 1,78 juta ton pipilan kering (PK) jagung pada bulan ini. Angka produksinya akan meningkat pada bulan depan hingga mencapai 4,8 juta ton dan turun lagi menjadi 3,6 juta ton pada Maret. (Baca: Masa Panen, Mentan Klaim Akan Kembali Ekspor Jagung)
Adapun kebutuhan jagung diperkirakan sekitar 16 juta ton tahun ini. Tahun lalu kebutuhan jagung nasional mencapai 15,5 juta ton. Rinciannya sebesar 7,76 juta ton untuk pakan ternak, 2,52 juta ton peternak mandiri, 120 ribu ton benih, dan sisanya 4,76 juta ton untuk industri pangan.
Jika mengacu pada prediksi Kementan ini, rata-rata kebutuhan jagung setiap bulannya tahun ini hanya `1,3 juta ton. Masih lebih kecil dibandingkan produksi 1,78 juta ton. Bahkan, bulan depan akan ada jutaan ton produksi jagung yang akan membanjiri pasar. (Baca juga: Produktivitas Jagung Indonesia Tertinggal dari Thailand dan Tiongkok)
Menurut Kementan, impor tidak perlu terlalu dipermasalahkan karena volumenya kecil dan hanya akan digunakan sebagai stok. Namun, permasalahan impor ini masih menjadi perdebatan antara Kementerian Perdagangan dengan Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebagai pelaksana, hingga kini Bulog belum juga menjalankan keputusan impor tersebut.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan tambahan impor ini merupakan keputusan bersama dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Akhir tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan izin impor sebesar 100 ribu ton dan hingga awal tahun sudah terealisasi 99 ribu ton.
Ternyata kuota impor ini masih kurang. Dalam rapat tersebut terungkap ada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Blitar dan sekitarnya yang belum kebagian. Makanya, pemerintah memutuskan kuota impor tambahan awal tahun ini. "Izin sudah saya keluarkan sesuai keputusan rakor, dan saat ini tinggal Bulog yang melakukan prosesnya," kata Enggartiasto usai rakor di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (23/1).
