PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) telah resmi mengambil alih 51,2% saham PT Freeport Indonesia akhir tahun lalu. Tugas besar menanti induk perusahaan BUMN sektor pertambangan pascatransaksi tersebut, terutama pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) yang telah diwajibkan Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara Tahun 2009.
Selama ini pembangunan smelter Freeport Indonesia seperti jalan di tempat. Pembangunan fisiknya belum dilakukan, bahkan lokasinya pun belum ditetapkan.
Dua bulan setelah Indonesia resmi menguasai mayoritas perusahaan tambang Amerika Serikat ini, masa berlaku izin ekspor Freeport Indonesia habis. Salah satu syarat yang ditetapkan pemerintah agar perusahaan ini bisa memperpanjang izin ekspornya adalah pembangunan smelter. Bulan ini Freeport Indonesia harus bisa memberikan kepastian kapan dan di mana smelter akan dibangun.
(Baca: Kementerian ESDM Targetkan Groundbreaking Smelter Freeport Awal 2019)
Selama ini pemerintah terlihat kurang tegas dalam menjalankan amanat UU Minerba yang mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter mulai 2014. Freeport selalu mendapatkan izin ekspor, meski dalam empat tahun terakhir belum juga ada pembangunan fisik smelter.
Kini kondisinya berbeda, pemerintah melalui Inalum sudah menjadi pemegang saham mayoritas. Seharusnya pemerintah bisa lebih mudah mendorong realisasi pembangunan smelter Freeport.
Hingga akhir tahun lalu, progres pembangunan smelter tersebut baru mencapai 2,5%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai, perkembangan ini masih sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Targetnya, proses konstruksi akan selesai dan smelter bisa beroperasi pada 2023.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan Freeport Indonesia sudah menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor. Dalam surat ini Freeport juga menyampaikan rencananya membangun smelter. "Kalau tidak salah, lokasinya di Gresik, Kawasan Industri Terpadu Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE)," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/1).
(Baca: Kementerian ESDM Pastikan Smelter Freeport Dibangun di Gresik)
Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Freeport Indonesia. "Iya, rencana pembangunan smelter sudah kami masukkan di Gresik," kata Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas, di Jakarta, Jumat (1/2). Namun, dia tidak menyebutkan kapan pembangunan smelter akan masuk tahap konstruksi.
Namun, pada kenyataannya penetapan lokasi pembangunan smelter Freeport Indonesia belum ada keputusan yang final. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan masih ada tiga opsi lokasi smelter yang akan dibangun Freeport Indonesia. Ketiganya berada di Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.
Hingga kini Freeport Indonesia masih mengkaji tiga lokasi tersebut. Memang saat ini Freeport Indonesia tengah mempersiapkan smelter tersebut di Gresik. Akan tetapi, masih ada pertimbangan lain dari sisi sumber energi, jarak dari tambang sumber tambang di Papua, dan kapasitas smelter. Apalagi ada pesan khusus dari Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengkaji kembali soal pemilihan lokasi ini.
(Baca: Lokasi Smelter Freeport Belum Jelas, Ada Tiga Opsi yang Dikaji)
Menurut Rini, smelter membutuhkan pasokan listrik yang besar. Makanya, lokasi yang dipilih harus memiliki ketersediaan cadangan listrik yang besar pula. Salah satu opsi sumber listrik itu dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang dinilai lebih murah dibandingkan jenis pembangkit lainnya."Dalam waktu dekat akan diputuskan, pokoknya dalam lima tahun sudah harus jadi (smelter)," kata Fajar di Jakarta, Jumat (1/2).
Tak hanya soal penentuan lokasi, sumber pendanaan untuk pembangunan smelter ini pun masih belum jelas. Berdasarkan laporan kuartal IV tahun 2018 yang diterbitkan Freeport McMoran, total investasi membangun smelter tersebut yakni US$ 3 miliar atau Rp 42,2 triliun. Biaya itu akan dipikul masing-masing pemegang saham.
