Menaker: Izin Potong Upah Buruh Padat Karya 25% Tak Mudah Diberikan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons protes buruh atas Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Ida menjelaskan pemotongan upah bagi buruh industri padat karya berorientasi ekspor harus melalui berbagai tahap sebelum diperbolehkan.
Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 memungkinkan pengusaha berorientasi ekspor memangkas upah buruh hingga 25 persen. Hal tersebut membuat buruh akan menggugat beleid tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.
Ida menghormati niat buruh untuk menggugat aturan ini. Namun, ia meminta serikat pekerja membaca lebih rinci terlebih dulu Permenaker tersebut.
"Untuk mendapatkan izin pemotongan upah, pengusaha itu harus ke Dinas Ketenagakerjaan, nanti dicek benarkah permintaanya menurun atau tidak. Jadi, tidak semudah itu," kata Ida saat berbicara kepada Katadata.co.id di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (20/3).
Kemnaker juga akan mengirimkan pengawas langsung terhadap permintaan izin pemotongan upah tersebut. Di samping itu, Ida menegaskan pemotongan upah harus disepakati buruh.
Ida mengatakan Permenaker 5 bertujuan untuk melindungi para tenaga kerja dengan mengatur kepastian pengupahan. Ida menilai pengusaha dapat melakukan pemutusan hak kerja atau PHK tanpa memenuhi kewajiban pengupahan tanpa Permenaker tersebut.
Menurutnya, pengusaha berorientasi ekspor dapat langsung melakukan PHK tanpa upah pada buruh saat permintaan pasar ekspor susut. Dengan demikian, kata Ida, Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 memastikan para buruh tetap memiliki upah walau kapasitas produksi industri berorientasi ekspor susut.
"Kalau enggak keluarkan ini, tidak ada kepastian pengupahan. Harusnya melihatnya begitu," kata Ida.
