Survei KIC: Imbauan Pemerintah Tak Surutkan Hasrat Mudik Jutaan Orang

Image title
16 April 2020, 20:30
Ilustrasi, suasana arus mudik di stasiun kereta api. Survei KIC menyebutkan meski sebagian besar responden menyatakan tidak mudik, namun masih ada 12% menyatakan tetap ingin mudik.
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ilustrasi, suasana arus mudik di stasiun kereta api. Survei KIC menyebutkan meski sebagian besar responden menyatakan tidak mudik, namun masih ada 12% menyatakan tetap ingin mudik.

Adanya pandemi virus corona atau Covid-19 tidak menyurutkan niat mudik saat Lebaran nanti untuk kalangan tertentu. Hal ini tergambar dari hasil survei Katadata Insight Center (KIC) terhadap 2.437 responden di 34 provinsi.

Dalam siaran pers, Kamis (16/4), hasil survei KIC menyebut, 65% responden menyatakan tidak akan mudik, 12% menyatakan keinginannya untuk mudik, 21% belum mengambil keputusan dan 4% sudah terlebih dahulu mudik.

Dari kelompok masyarakat yang sudah terlebih dahulu mudik, mahasiswa/pelajar adalah kelompok dominan, yakni 39,4%, diikuti karyawan swasta sebesar 23,1%. Kelompok masyarakat yang sudah mudik lebih dulu ini, mulai meninggalkan domisilinya pada periode 1-5 Maret 2020 dan puncaknya pada periode 16-20 Maret 2020.

Selain mahasiswa dan karyawan swasta, cukup banyak pedagang kecil atau kaki lima, karyawan toko, warung makan, dan buruh pabrik yang sudah mudik lebih awal.

Sementara, untuk masyarakat yang menyatakan mudik, memang porsinya terbilang kecil, yakni 12% terbilang kecil. Namun, jika berkaca pada jumlah pemudik Lebaran 2019 yang mencapai 18,3 juta orang, maka tahun ini jumlah pemudik bisa mencapai 3 juta orang. Jumlah yang terbilang besar, mengingat pandemi Covid-19 belum reda.

Survei perilaku mudik ini dilakukan secara online pada 29-30 Maret 2020, sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Jakarta dan sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan mudik bagi pegawai negeri sipil (PNS), serta anggota TNI/Polri pada 9 April 2020.

(Baca: Kasus Covid-19 Makin Banyak, Luhut Kaji Larangan Mudik Lebaran)

Patut diingat, larangan mudik hanya diberlakukan bagi PNS serta anggota TNI dan Polri. Sementara, terhadap masyarakat lainnya, pemerintah hanya memberikan imbauan agar mereka tidak mudik.

Terkait hal ini ini, Direktur Riset KIC Mulya Amri menekankan pentingnya memperhatikan kelompok masyarakat yang menyatakan bakal tetap mudik serta mereka yang belum mengambil keputusan.

Dari kelompok masyarakat yang ingin mudik Lebaran nanti, kelompok terbanyak adalah pegawai swasta sebesar 35,6%, PNS/ASN sebesar 23,4% dan pelajar/mahasiswa sebesar 11,0%.

Sebanyak 96,1% dari responden yang akan mudik menyatakan, akan menemui kerabat di kampung halaman yang berusia di atas 45 tahun, usia yang disebut Institut Eikjman sebagai kelompok rentan tertular Covid-19.

Lewat survei ini juga diketahui tujuan para calon pemudik asal Jakarta terbanyak akan ke Jawa Tengah (35,0%), Jawa Barat (18,3%) dan Jawa Timur (11,7%). Sementara, pemudik asal Jawa Barat terbanyak menuju ke Jawa Tengah dan kota/kabupaten lain di Jawa Barat.

Sedangkan, pemudik dari Jawa Tengah cenderung mudik antar kabupaten/kota di propinsi tersebut. Para calon pemudik ini cenderung menggunakan kendaraan pribadi (47,3%) diikuti dengan pesawat terbang.

(Baca: Potensi Mudik 1,3 Juta Orang, Pemerintah Harus Bikin Larangan Tegas)

“Pemerintah pusat dan daerah perlu memberi perhatian pada daerah-daerah tujuan mudik ini,” kata Mulya, dalam siaran pers, Kamis (16/4).

Perhatian perlu diberikan pada daerah tujuan, karena menurut indeks kerentanan provinsi terhadap Covid-19 yang diluncurkan Katadata, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur termasuk provinsi yang rentan Covid-19, namun memiliki kapasitas layanan kesehatan terbatas.

Dari responden yang menyatakan tidak mudik, 54,6% menyatakan keputusan itu diambil karena mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak mudik demi mencegah penyebaran Covid-19. Sementara, 30,2% menyatakan tidak mudik karena takut jika kepulangan mereka akan ikut membawa virus.

“Ini menunjukkan bahwa seruan pemerintah cukup efektif didengar masyarakat, sehingga pesan ini perlu terus disampaikan dengan cara-cara yang tepat,” ujarnya.

Dari analisis lanjutan terhadap hasil survei, diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keinginan mudik adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan persepsi relijiusitas.

Mereka yang berjenis kelamin laki-laki, berusia muda, berpenghasilan menengah-rendah dan mempersepsikan diri sebagai relijius, cenderung memilih untuk tetap mudik, sudah mudik duluan atau belum memutuskan.

(Baca: Survei Kemendes: Sebanyak 89% Kepala Desa Tak Setuju Warganya Mudik)

Menurut Mulya, kelompok muda dan berpenghasilan rendah juga rentan mengalami penurunan pendapatan dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa krisis ini, apalagi kalau bekerja di sektor-sektor yang memerlukan interaksi tatap muka dengan pelanggan.

Nah, kelompok masyarakat yang tetap mudik atau belum memutuskan mudik, karena alasan kelangsungan pendapatan ini, juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, imbauan pemerintah untuk tidak mudik menurut Mulya, tidak berarti apa-apa bagi masyarakat yang kehilangan pendapatan karena pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera merealisasikan berbagai program jaring pengaman sosial, seperti Bansos, Kartu Prakerja, dan lain-lain, untuk mengurangi kemungkinan orang mudik karena kehilangan penghasilan di kota besar,” kata Mulya.

Survei mengenai mudik ini dilakukan secara online oleh KIC dan berhasil menjaring 2.347 responden pengguna internet di Indonesia, dari kelompok usia 17-29 tahun (37,8%), 30-40 tahun (30,3%), 41-50 tahun (24,0%), 51-60 tahun (6,7%) dan diatas 60 tahun (1,2%).

Perbandingan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam survei ini adalah 53:47. Sementara, dari segi status sosial ekonomi (SES), responden terbanyak memiliki status C, D, E sebanyak 42,6%, disusul SES A sebesar 33,0%, dan B 24,4%.

(Baca: Cegah Mudik, Pemerintah Geser Cuti Bersama Lebaran ke Akhir Tahun)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait