Khawatir Dirugikan, Petani Sawit Minta Pemerintah Tak Lakukan Lockdown

Kebijakan lockdown menurut SPKS akan maka petani akan dirugikan, karena aktivitas tanam dan panen akan dibatasi.
Image title
24 Maret 2020, 18:39
Ilustrasi, Buruh kerja memanen kelapa sawit di perkebunan kawasan Cimulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/9/2019). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta agar opsi lockdown tidak diambil pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona, kar
ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA
Ilustrasi, Buruh kerja memanen kelapa sawit di perkebunan kawasan Cimulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/9/2019). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta agar opsi lockdown tidak diambil pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona, karena akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan petani sawit.

Petani kelapa sawit meminta pemerintah tak melakukan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona.

Dalam siaran pers, Selasa (24/3), Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengungkapkan, kebijakan lockdown akan membawa konsekuensi penurunan drastis harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), yang otomatis mengancam penghasilan petani sawit.

Mansuetus menjelaskan, saat ini penghasilan petani sawit sudah berada dalam tekanan, karena penurunan haga Tandan Buah Sawit (TBS). Ia mengatakan, selama ini petani sawit hanya mengandalkan pemasukan dari hasil penjualan TBS untuk diolah menjadi CPO, sehingga penurunan harga memberikan tekanan.

"Pilihan lockdown ini sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan petani kelapa sawit, yang sangat bergantung kepada harga CPO dan tidak punya lahan pangan, kecuali kebun sawit itu saja," kata Mansuetus melalui siaran pers, Selasa (24/3).

Advertisement

Ia mengungkapkan, jika pilihan lockdown diambil pemerintah, maka petani akan dirugikan, karena aktivitas tanam dan panen akan dibatasi.

(Baca: Luhut Sebut Pemerintah Kaji Opsi Lockdown Tangani Virus Corona)

Mansuetus menambahkan, apabila pemerintah memutuskan melakukan lockdown, maka distribusi pupuk akan terhambat, yang akan berpengaruh pada upaya peremajaan sawit dan mengurangi aktivitas pabrik kelapa sawit. Hal ini menurutnya akan mengancam kelangsungan hidup sebanyak 10 juta orang petani sawit.

"Ketika petani tidak bisa lagi panen atau pabrik sawit tidak beroperasi maka petani akan kelaparan," kata Mansuetus.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan belum sepenuhnya meninggalkan opsi lockdown untuk menangani penyebaran virus corona. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana ini.

Dalam unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Luhut mengatakan meski tak mengetahui payung hukum karantina wilayah, namun bisa saja lockdown dilakukan mulai tingkat pemerintahan terkecil.

(Baca: Jokowi Ungkap Dua Alasan Tak Mau Lockdown untuk Atasi Corona)

Reporter: Tri Kurnia Yunianto
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait