Harus Buktikan Dalil, Peluang Prabowo-Sandiaga Menang di MK Kecil
Proses Pemilu 2019 telah berakhir dan kini masuk dalam tahap gugatan hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk maju ke MK dengan bekal beberapa bukti adanya kecurangan yang dilakukan paslonnomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyerahkan 51 bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5) lalu. Bukti itu diserahkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto.
Dari 51 alat bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga, ada 35 tautan berita yang dilampirkan oleh Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandiaga. Tautan tersebut didapat dari 14 media massa dalam jaringan (daring) alias online. Tautan berita itu terdapat dalam bukti bernomor P-12 dan P-14 hingga P-46.
BPN Prabowo-Sandiaga menggunakan tautan berita untuk membuktikan dalil ketidaknetralan aparatur negara serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.
Tautan berita juga dipakai untuk membuktikan dalil penyalahgunaan birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program pemerintah dan anggaran BUMN. Selain tautan berita, BPN prabowo-Sandiaga juga menyertakan cuitan di Twitter serta postingan media sosial Instagram sebagai bukti adanya kecurangan.
Terkait penyalahgunaan anggaran BUMN, bukti yang disampaikan oleh BPN Prabowo-Sandiaga adalah sejumlah program BUMN yang diduga digunakan untuk kampanye dan pemenangan paslon 01. Dugaan BPN prabowo-Sandiaga bahwa ada kecurangan dengan menyalahgunakan program BUMN dari paslon 01 adalah, adanya sejumlah program yang populis.
Program populis yang dimaksudkan BPN prabowo-Sandiaga antara lain:
- Gratis naik Transjakarta setiap hari Senin sejak bulan Maret-April 2019 jurusan Summarecon Bekasi-Tanjung Priok.
- Program KRL gratis pulang-pergi Bekasi-Jakarta sejak Maret-April 2019.
- Penjualan 1 juta paket sembako murah pada 1-13 April 2019 di berbagai daerah di Indonesia. Semua produk dikatakan merupakan hasil produksi perusahaan BUMN.
- Penjualan paket biosolar bagi nelayan sejak 13 Maret-30 April 2019.
(Baca: Kubu Prabowo Ajukan 35 Tautan Berita untuk Bukti Gugatan Pilpres ke MK)
Keabsahan Tautan Sebagai Alat Bukti
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengemukakan, tautan berita tidak bisa berdiri sendiri. Keberadaannya lebih merupakan sebuah indikator saja, namun sebagai bukti yang kuat tentu tidak bisa.
Karena itu, keberadaannya harus disertakan bukti-bukti lain, entah surat, bukti-bukti elektronik lain hingga saksi ahli sehingga dalil yang dikemukakan menjadi kuat. Fungsi tautan berita ini ia katakan sejatinya untuk mendukung dalil.
Ia memandang gugatan BPN Prabowo-Sandiaga terdiri dari dua prioritas. Pertama prioritas gugatan bersifat kualitatif.
Dari sisi kualitatif ada lima hal yang diargumentasikan oleh BPN Prabowo-Sandiaga dalam gugatan hasil Pemilu 2019 ke MK, yakni:
- Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Kepolisian dan Intelijen
- Adanya diskriminasi perlakuan dan penegakan hukum
- Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN
- Penyalahgunaan APBN dan program pemerintah
- Penyalahgunaan anggaran BUMN
Tautan berita yang dilampirkan oleh BPN Prabowo-Sandiaga dalam gugatan merupakan alat untuk memperkuat dalil adanya kecurangan pada lima indikator kualitatif yang dikemukakan. Nah, BPN prabowo-Sandiaga harus membuktikan lima dalil tersebut.
Argumen kualitatif ini menurut Refly sangat bergantung pada kekuatan alat bukti dan derajatnya, jadi walaupun terbukti, masih ada tingkatan yang harus dilalui.
Ia menjelaskan, tingkatan pertama adalah harus membuktikan tuduhan tersebut benar-benar terjadi. Tingkatan kedua, seberapa signifikan pembuktian tersebut mampu menggoyang hasil Pemilu 2019.
Dua tingkatan ini harus dilalui. Tingkatan pertama benar-benar pembuktian, kemudian tingkatan kedua soal derajat pembuktiannya, apakah derajat terbuktinya cuma serpihan dan tidak ada kaitannya dengan komando kekuasaan atau memang terbukti secara struktural.
"Jika derajat terbukti menunjukkan adanya struktur yang menggerakkan, ada polanya sehingga bisa disebut sistematis serta dilakukan di banyak tempat sehingga layak masuk kategori masif. Argumennya kualitatif maka pembuktiannya harus kualitatif," ujar Refly, kepada Katadata, Selasa (28/5).
(Baca: Prabowo-Sandi Serahkan 51 Bukti Gugatan Sengketa Pilpres ke MK)
Sementara, dari sisi kuantitatif gugatan yang disampaikan oleh BPN Prabowo-Sandiaga adalah soal penggelembungan suara, soal DPT 17,5 juta yang dianggap tidak wajar. Nah, soal DPT ini bisa dibuktikan.
Dari sisi kuantitatif, BPN Prabowo-Sandiaga harus bisa membuktikan angka 17,5 juta adalah angka yang bisa "dipanggil". Kalau memang bisa dibuktikan bahwa ada tambahan 17,5 juta dalam sistem entri, maka hal tersebut bisa memenangkan gugatan.
Namun, argumen kuantitatif ini susah dibuktikan, itulah sebabnya argumen kuantitatif ini ditempatkan dalam prioritas kedua. Artinya, dari BPN Prabowo-Sandiaga sendiri tidak percaya diri mampu membuktikan aspek kuantitatif ini. Sebab, jika mampu dibuktikan tentu akan dimasukkan dalam prioritas pertama.
Pendapat senada juga diungkapkan oleh Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay. Menurutnya, bukti berupa link berita bukan menjadi bukti yang kuat dan mampu menganulir hasil Pemilu 2019.
Mengutip Antara, sejumlah bukti berupa tautan berita di media massa tersebut, menurut Hadar, tidak cukup untuk dijadikan alat pembuktian selama proses persidangan PHPU. "Tim hukum BPN harus dapat menyediakan bukti faktual yang dapat menunjukkan dugaan kecurangan pemilu terjadi," kata Hadar, di Jakarta, Selasa (28/5).
Artinya, jika BPN menuding adanya penyalahgunaan wewenang dari petahana dalam bentuk mengerahkan ASN atau pemimpin daerah dalam Pemilu 2019, maka harus dibuktikan.
