Prabowo Minta Jokowi Tak Politisasi Dana Desa
Dalam debat terakhir Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta agar program dana desa tak dipolitisasi oleh pesaingnya, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sebab, payung hukum dana desa, yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah dirancang sebelum Jokowi memerintah.
"Undang-undang Desa sebenarnya sudah ada sebelum Bapak (Jokowi) jadi Presiden," kata Prabowo ketika memberi pernyataan penutup dalam debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).
Lebih lanjut, Prabowo mengklaim dirinya merupakan salah satu inisiator dari UU Desa. Prabowo mengatakan, dia ikut mendorong terbitnya UU Desa ketika menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.
(Baca: Debat Rasio Pajak, Jokowi Kritik Target 16% ala Prabowo)
Prabowo pun mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan telah berhasil mengakuisisi 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebab, Freeport McMoran melaporkan tetap mendapat untung sebesar 82% dari kepemilikan sahamnya di PTFI kepada The New York Stock Exchange (NYSE).
Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukungnya selama ini. Dia berterima kasih kepada partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.
Ia juga berterima kasih kepada para ulama lantaran telah mendukungnya melalui Ijtimak Ulama. Saya akan menghormati pakta integritas yang ditandatangani bersama Ijtimak Ulama," ungkap Prabowo.
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menambahkan, ia berjanji tidak akan mengambil gaji satu rupiah pun jika nanti terpilih bersama Prabowo. Sandiaga mengatakan uang itu akan diberikan kepada negara, kaum yatim dan dhuafa.
Tak hanya menyumbangkan gaji, jika ia dan Prabowo terpilih, pemerintahannya berjanji akan menurunkan harga listrik, memperbaiki BPJS Kesehatan, menyejahterakan guru honorer, memberikan pupuk lebih baik bagi petani, menyetop impor saat panen, dan menguatkan BUMN.
