Bantah Prabowo, KPU Jamin Tak Ada Kecurangan dalam Pilpres 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut adanya potensi kecurangan dalam Pilpres 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, pihaknya memiliki prosedur dan mekanisme yang tidak memungkinkan adanya kecurangan.
"Semua dikontrol, mulai dari level TPS," kata Arief di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/4).
Arief menjelaskan, prosedur dan mekanisme yang dijalankan oleh KPU pada Pemilu 2019 adalah dengan melakukan proses perhitungan suara secara manual. Hal tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS hingga di tingkat pusat.
(Baca: Surati Petinggi Demokrat, SBY Kritik Kampanye Prabowo Tak Inklusif)
Ia menjelaskan, proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU diawali dengan merekap berita acara dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di tiap TPS. Hasil berita acara di setiap TPS tersebut kemudian direkapitulasi kembali di setiap kecamatan.
Lantas, hasil rekapitulasi di setiap kecamatan itu dihitung kembali di Kabupaten/Kota. Proses serupa dilakukan di KPU tingkat Provinsi.
"Proses tersebut dilakukan sampai dengan nanti rekapitulasi dan penetapan hasil secara nasional di KPU RI. Jadi proses itu yang dipakai," kata Arief.
(Baca: Orasi Kampanye, Prabowo Janji Turunkan Tarif Listrik dalam 100 Hari )
Penggunaan teknologi informasi, kata Arief, hanya digunakan untuk membantu berbagai pihak mendapat informasi lebih cepat. Selain itu, teknologi informasi juga digunakan agar kontrol KPU dan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu lebih mudah. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa semua orang akan tahu jika ada pihak-pihak yang mencoba mencurangi jalannya Pilpres 2019.
"Transparansi bagian dari cara untuk mendorong pemilu ini jujur. Enggak ada yang bisa nakal, semua orang bisa lihat," kata Arief.
Sebelumnya, pada acara silaturahim Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia yang diselenggarakan Jumat (5/4) di Balai Kartini, Prabowo meminta masyarakat mengawasi jalannya pencoblosan hingga penghitungan suara. Hal tersebut dilakukan untuk untuk mengantisipasi timbulnya potensi kecurangan dalam Pilpres 2019.
Selain itu, Prabowo juga menargetkan selisih elektabilitas mencapai 25% dari pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sebab, menurutnya akan ada potensi perolehan suaranya dicuri sekitar belasan persen. "Kita harus menang dengan angka yang sangat besar," kata Prabowo di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (5/4).
(Baca: Sebut Pertumbuhan Ekonomi Ndasmu, Luhut Tuding Prabowo Kasar)
