Tak Ingin Corona Menyebar, Gugus Tugas Ingatkan Masyarakat Tidak Mudik

Ketua Pelasana Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo khawatir jika pemudik justru menyebarkan virus corona di daerah padahal ketersediaan dokter tidak merata.
Dimas Jarot Bayu
4 Mei 2020, 16:32
Ilustrasi, aktivitas mudik. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudik guna mencegah timbulnya persoalan virus corona di daerah.
ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/foc.
Ilustrasi, aktivitas mudik. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudik guna mencegah timbulnya persoalan virus corona di daerah.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kembali meminta masyarakat untuk tidak mudik. Sebab, aktivitas ini berpotensi meningkatkan kasus positif virus corona di daerah.

"Ada beberapa daerah yang hingga saat ini tidak mengalami peningkatan kasus positif virus corona. Jangan sampai gara-gara kehadiran pemudik malah menimbulkan persoalan baru," kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5).

Kehadiran pemudik dikhawatirkan justru menimbulkan kasus baru di daerah-daerah yang sebelumnya telah mampu mengontrol laju virus corona. Jika hal ini terjadi, maka akan menyulitkan tenaga kesehatan, karena kemampuan dan ketersediaan tenaga kesehatan tiap daerah berbeda.

Sebagai gambaran, jumlah dokter spesialis paru di Indonesia tercatat hanya sebanyak 1.973 orang, artinya satu dokter spesialis paru harus melayani 1,2 juta warga Indonesia. Jumlahnya juga tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, di mana ada beberapa daerah bahkan tidak memiliki dokter spesialis paru.

Advertisement

Atas dasar itulah, Doni meminta masyarakat ikut menjaga kesehatan para dokter yang ada di daerah. Para dokter harus memiliki waktu yang cukup untuk istirahat agar imunitasnya tidak menurun dan tidak ikut terpapar virus corona.

Jika dokter dan tenaga kesehatan lain ikut terpapar corona karena masyarakat tetap mudik, maka upaya penanganan corona, khususnya di daerah akan semakin sulit dilakukan.

(Baca: Gugus Tugas Covid-19 Klaim Laju Positif Corona Turun 11% Berkat PSBB)

"Kalau kita peduli dengan dokter, kita harus melakukan upaya agar diri kita tidak merepotkan para dokter," ujarnya.

Pemerintah pun meminta berbagai komponen, seperti akademisi, dunia usaha, komunitas, media hingga tokoh masyarakat untuk terus menyampaikan pesan dan anjuran untuk tidak mudik.

Sebelumnya, pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona Covid-19 lebih luas lagi ke berbagai daerah di Indonesia.

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan kami larang," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Merdeka, Selasa (21/4).

Meski demikian, Jokowi juga mengungkapkan ada perbedaan antara mudik dan pulang kampung, serta memaklumi jika ada di tengah pandemi virus corona saat ini ada orang yang memilih pulang kampung.

Pemerintah pun kemudian mengizinkan pulang kampung bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kelompok ini wajib mengikuti protokol yang telah ditetapkan pemerintah, diberi bantuan sosial, keahlian, dan isentif melalui program padat karya tunai, serta program ketahanan pangan.

(Baca: Ekonom Indef Desak Jokowi Tegas Terapkan Aturan Larangan Mudik)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait