Kebijakan Pemerintah Tentang Corona Dinilai Membingungkan Masyarakat

Ahli manajemen penanganan bencana Puji Pujiono menilai narasi pemerintah yang berubah-ubah mengenai penanganan Covid-19 membuat masyarakat kebingungan.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
10 Juni 2020, 18:38
Ilustrasi, petugas menegur warga yang tak mematuhi protokol kesehatan. Ahli manajemen penanganan bencana Puji Pujiono menilai narasi pemerintah yang berubah-ubah mengenai penanganan Covid-19 membuat masyarakat kebingungan.
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/hp.
Ilustrasi, petugas menegur warga yang tak mematuhi protokol kesehatan. Ahli manajemen penanganan bencana Puji Pujiono menilai narasi pemerintah yang berubah-ubah mengenai penanganan Covid-19 membuat masyarakat kebingungan.

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Ahli manajemen penanganan bencana Puji Pujiono menilai narasi dan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19 kerap berubah-ubah. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat bingung, padahal pemerintah sudah mau menerapkan tatanan normal baru di masyarakat.

“Ini menunjukkan ada krisis narasi publik tentang kredibilitas pemerintah,” kata Pujiono dalam sebuah acara diskusi daring, Rabu (10/6).

Pujiono mengatakan, pemerintah awalnya mengatakan virus corona bukanlah masalah besar dan akan hilang dengan sendirinya. Hal itu sempat diperkuat dengan kebijakan pemerintah untuk menggencarkan sektor pariwisata di dalam negeri.

Hanya saja, kebijakan tersebut tak lama berubah, karena tiga pekan kemudian narasi berubah. Pemerintah kemudian mengatakan mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama memerangi Covid-19.

Beberapa minggu kemudian, pemerintah kembali mengubah narasi dalam penanganan corona. Saat itu, pemerintah menyampaikan agar masyarakat bisa berdamai dengan corona. Kini, pemerintah membuat narasi agar masyarakat bisa beradaptasi dengan corona dalam tatanan normal baru.

“Dalam konotasi saya, (pemerintah) sudah menyerah. Pada akhirnya keputusan itu diserahkan kepada rakyat,” ujarnya.

(Baca: Kasus Baru Covid-19 Menanjak Setelah New Normal, Apa yang Terjadi?)

Ia pun menyoroti istilah normal baru yang sempat disampaikan pemerintah. Menurutnya, istilah tersebut tak tepat karena masyarakat menganggap bahwa pandemi corona telah selesai Dengan demikian, masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa.

Padahal, jika berbicara secara semantik, Pujiono menganggap istilah tersebut merupakan pelembagaan dari perubahan yang terjadi karena wabah. Artinya, segala upaya yang selama ini dilakukan, seperti pembatasan sosial, dan pola hidup sehat, dilembagakan.

Atas dasar itu, Pujiono menilai pemerintah harus bisa memperbaiki narasi kebijakan penanganan corona. Di samping itu, perlu ada penyukuhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mencegah penularan corona.

Pemerintah juga harus melakukan rekayasa sosial agar perilaku masyarakat bisa berubah dalam menghadapi pandemi corona.

“Kalau sudah dikendalikan, pemerintah harus melakukan penguatan kekuasaan peraturan dan kebijakan untuk mendorong perubahan sosial,” katanya.

(Baca: Pemerintah Sebut Faktor Ekonomi Salah Satu Alasan Terapkan Normal Baru)

Penyebab Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Pujiono juga mengungkapkan, di tengah pandemi corona juga ada kecenderungan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Terlihat masih banyaknya masyarakat yang beraktivitas tanpa menggunakan masker maupun menjaga jarak.

Ia menilai, jika melihat karakter masyarakat maka ada tiga kelompok yang bisa diklasifikasikan untuk menjelaskan fenomena pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi.

Pertama, kelompok masyarakat yang tidak memiliki pilihan, yang memilih keluar rumah untuk bekerja, dan tidak mengindahkan risiko terinfeksi virus corona.

"Mereka harus tetap bekerja untuk menafkahi keluarganya. Kalau tidak dilakukan, anak dan istri tidak makan," kata Pujiono.

Selain itu, ada pula kelompok masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan karena merasa aman dari corona. Mereka, rata-rata berusia 15-45 tahun.

(Baca: Cegah Corona, Karyawan di Jakarta Diminta Tak Nongkrong Usai Kerja)

Secara epidemiologi, rasio masyarakat yang berusia 15 hingga 45 tahun memang sedikit yang mengalami kematian akibat virus corona. Meski demikian, mereka dapat menulari keluarga mereka yang lain ketika melakukan kontak fisik alias menjadi silent carrier.

Lebih lanjut, ia menilai ada juga kelompok masyarakat yang memang kerap melanggar aturan apapun yang dibuat pemerintah dalam mencegah penyebaran corona. Alasannya, apa yang mereka lakukan tidak akan mengubah apa-apa. Alhasil, mereka tidak peduli dengan adanya protokol kesehatan dalam mencegah corona.

"Orang-orang yang meremehkan ini yang buat kita jengkel. Nanti akan ada fenomena di mana orang-orang macam saya dan Anda akan marah ketika melihat anak muda jalan-jalan di mal tanpa menggunakan masker," ujarnya.

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah bisa memperbaiki narasi kebijakan penanganan corona. Munculnya kelompok masyarakat yang abai salah satunya karena narasi pemerintah berubah-ubah. Hal ini membuat masyarakat kurang mempercayai apa yang disampaikan pemerintah.

(Baca: Cegah Penularan Covid, Penumpang KRL Dibatasi 74 Orang per Gerbong)

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait