Pelaku Usaha Desak Pemerintah Prioritaskan Belanja Produk UMKM

Pelaku usaha menagih janji pemerintah untuk memberikan insentif bagi UMKM. Modal kerja tetap menjadi masalah.
Image title
24 Juni 2020, 20:49
UMKM, produk UMKM, belanja kementerian/lembaga, belanja barang dan jasa kementerian/lembaga
ANTARA FOTO/Makna Zaezar/wsj.
Ilustrasi. Pelaku UMKM mendesak pemerintah mengutamakan produk UMKM dalam belanja barang dan jasa kementerian/lembaga.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM meminta pemerintah memprioritaskan belanja barang dan jasa kementerian/lembaga pada produk UMKM. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro & Kecil Indonesia (HIPMI KINDO), Syahnan Phalipi mengatakan, upaya itu harus dilakukan secepat mungkin.

Hasil survei yang dilakukan pihaknya menyebutkan mayoritas UMKM hanya mampu bertahan tiga bulan lantaran terlilit utang. "Dan yang paling bermasalah adalah mereka rata-rata memiliki pinjaman di perbankan atau lembaga keuangan lain. Kalau boleh itu yang dibantu dulu, supaya mereka pulih," kata Syahnan dalam acara diskusi daring, Rabu (24/6).

Ia menambahkan, pelaku UMKM tidak meminta bantuan secara cuma-cuma. Namun, melalui kerja sama bisnis, sehingga ketika usaha kembali pulih dapat kembali berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Meski demikian, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran pesimistis pemerintah akan merealisasikan permintaan tersebut.

Advertisement

(Baca: Jurus Pemerintah Menyehatkan UMKM di Tengah Pandemi)

Sebab, stimulus yang diwacanakan pemerintah hanya di atas kertas dan pelaksanaannya di lapangan sangat jauh dari kenyataan. Menurut Maulana, besaran nilai stimulus yang diutarakan pemerintah sama sekali belum menyentuh para pengusaha.

"Justru kami bingung, sebab pernyataannya seolah-olah ada bantuan atau keringanan dari pemerintah terkait dengan UMKM. Namun sampai saat ini yang kami dapatkan di lapangan tidak ada. Contohnya, soal modal kerja yang sangat sulit didapatkan," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana memprioritaskan belanja kebutuhan barang dan jasa kementerian/lembaga untuk produk-produk UMKM. Adapun, potensi belanja pemerintah yang dapat dimaksimalkan untuk membangkitkan UMKM mencapai Rp 700 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto tengah menyiapkan produk-produk UMKM untuk masuk dalam sistem LKPP.

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada LKPP dalam memprioritaskan belanja Kementerian dan Lembaga pada produk UMKM. Potensi belanja sekitar Rp 700 triliun bisa dimaksimalkan untuk diarahkan pada produk UKM,” kata Teten melalui siaran pers yang diterima Katadata.co.id, Rabu (17/6).

(Baca: Pemerintah Siapkan Rp 12 T Agar Bank Tetap Salurkan Kredit UMKM)

Reporter: Tri Kurnia Yunianto
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait