Indef: Pemerintah Harus Diversifikasi Komoditas pada Lumbung Pangan

Pemerintah juga diharapkan memperhatikan distribusi pangan sehingga biaya transportasi tak menyebabkan kenaikan harga.
Image title
11 Juli 2020, 06:00
Ilustrasi, Presiden Joko Widodo meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Kapuas, Kalimantan Tengah. Peneliti Indef berharap pemerintah mengembangkan lebih dari satu komoditas pangan pada program lumbung pangan.
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Ilustrasi, Presiden Joko Widodo meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Kapuas, Kalimantan Tengah. Peneliti Indef berharap pemerintah mengembangkan lebih dari satu komoditas pangan pada program lumbung pangan.

Insititute for Development of Economics and Finance (Indef) berharap pengembangan lahan pangan di Kalimantan Tengah tidak hanya digunakan untuk penanaman padi.

"Lumbung pangan yang dibuat untuk memperkuat ketahanan pangan harus memiliki diversifikasi. Jangan hanya bergantung pada satu komoditas saja," kata Peneliti Indef Rusli Abdullah, kepada Katadata.co.id, Jumat (10/7).

Diversifikasi komoditas pangan, menurut Rusli tergolong krusial, sebab ketergantungan pada beras dapat mengerek inflasi secara cepat. Meski, memang tidak mudah mengubah pola konsumsi, di mana sebanyak 94% masyarakat mengkonsumsi karbohidrat yang berasal dari beras.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah mempertimbangkan proses distribusi pangan dari Kalimantan ke pulau lainnya, terutama ke Jawa yang memiliki jumlah penduduk besar. Pemerintah harus mencari cara agar biaya distribusi, tidak mendorong kenaikan harga pangan yang berasal dari Kalimantan Tengah.

Sebagai informasi, pemerintah tengah serius menggarap masalah pangan. Hal ini sekaligus merespons peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengenai krisis pangan yang melanda dunia akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Proyek food estate di kawasan aluvial pada lahan eks lahan gambut ini memiliki lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha). Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 Ha merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

(Baca: Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional di Kalteng)

Sementara 79.500 Ha sisanya berupa semak belukar, sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing), tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali, dan peningkatan irigasi. Proyek ini telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, optimalisasi lahan rawa ini dinilai menjadi salah satu terobosan yang tengah fokus dilakukan untuk meningkatkan atau mengamankan ketersediaan beras dalam negeri sehingga kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri.

"Presiden Jokowi menginstruksikan kepada saya untuk mempersiapkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan," ujar dia.

Ia menjelaskan, pengembangan lahan food estate bukan membuka kembali lahan eks pengembangan lahan gambut (PLG). Namun, mengoptimalkan pemanfaatan lahan exsisting eks PLG dan non-eks PLG untuk pangan.

Lahan ini, merupakan lahan rawa yg meliputi rawa pasang surut dan lebak. Lahan tersebut mengandung dominan tanah mineral dibanding tanah gambut. Gambut yang ada umumnya gambut dangkal-sedang atau kurang dari 1 meter.

(Baca: Jokowi Bakal Bentuk Badan Pengembangan Lumbung Pangan Nasional )

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait