Cegah Penyalahgunaan Bansos, KPU Minta Kemendagri Buat Aturan Ketat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat aturan ketat terkait pemberian bantuan sosial (bansos) saat pandemi virus corona atau Covid-19. Tujuannya, agar pemberian bansos tidak disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, ada potensi penyalahgunaan bansos untuk pemenangan Pilkada 2020, khususnya oleh calon kepala daerah petahana. Bahkan, kasus tersebut sudah terjadi walau KPU belum menetapkan secara resmi pasangan calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2020.
"Misalnya saja, bansos ditempelkan visi-misi atau gambar para petahana. Saya minta kepada Kemendagri untuk buat aturan ketat terkait dengan hal ini," kata Ilham, dalam sebuah forum diskusi virtual, Sabtu (25/7).
Penyalahgunaan bansos ini tidak bisa dibiarkan, namun KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menindak. Pasalnya, penyalahgunaan bansos tersebut terjadi di luar tahapan Pilkada.
Selain itu, tidak ada aturan yang bisa dipakai oleh KPU dan Bawaslu untuk menindak penyalahgunaan bansos tersebut. Oleh karena itu, Ilhan menyerahkan penindakan terkait penyalahgunaan bansos tersebut kepada Kemendagri.
"Misalnya Kemendagri membuat aturan karena jelang Pilkada, tidak boleh (bansos) ditempelkan gambar, visi-misi atau apa pun," kata Ilham.
