Walhi Minta Pemerintah Tunda Pembukaan Kawasan Industri Saat Pandemi

Pemerintah diminta memikirkan ulang rencana pembukaan kawasan industri seluas 65.000 Ha karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik agraria.
Image title
30 Juli 2020, 18:55
Ilustrasi, pembangunan kawasan industri. Walhi meminta pemerintah menunda rencana pembukaan kawasan industri seluas 65.000 Ha di tengah pandemi.
Arief Kamaluddin | Katadata
Ilustrasi, pembangunan kawasan industri. Walhi meminta pemerintah menunda rencana pembukaan kawasan industri seluas 65.000 Ha di tengah pandemi.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah menunda proyek pembangunan kawasan industri seluas 65.000 hektare (ha). Alasannya, penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 belum menunjukkan titik terang dan pembangunan kawasan industri berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Direktur Eksekutif Walhi Nur Hayati mengatakan, di tengah merebaknya pandemi sebaiknya pemerintah melakukan refleksi dan evaluasi terkait sektor ekonomi yang mampu menjadi tulang punggung saat krisis. Sebab, menurutnya investasi yang besar tak berkorelasi dengan besarnya penyerapan tenaga kerja.

"Kalau proyek kawasan industri ini dilanjutkan tanpa menyelesaikan masalah mendasar itu tentunya akan menimbulkan konflik baru," kata Nur Hayati kepada Katadata.co.id, Kamis (30/7).

Ia berpendapat, selama ini dalam pembangunan kawasan industri maupun proyek lain, pemerintah sering tidak transparan melakukan sosialisasi terhadap dampak negatif melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Advertisement

Selain itu, potensi konflik agraria kian besar ketika pemilik modal atau negara sering sewenang-wenang merampas tanah milik rakyat.

Padahal, di masa krisis ekonomi seperti saat ini yang dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yakni ekonomi kerakyatan. Sedangkan dari sisi investasi, penyerapan tenaga kerjanya terus menurun setiap tahunnya.

Hal itu tergambar dalam catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 2010, di mana setiap Rp 1 triliun investasi yang masuk mampu menyerap sekitar 5.014 tenaga kerja. Namun, pada 2019 setiap Rp 1 triliun investasi hanya mampu menyerap 1.200 tenaga kerja.

Sementara dari sisi konflik agraria, Nur Hayati mengatakan, konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan. Tak jarang konflik pertanahan berujung pada penganiayaan dan pembunuhan.

Ia mencontohkan salah satu konflik pertanahan yang terjadi adalah, konflik di Maros, Sulawesi Selatan antara petani dengan perusahaan tambang.

"Harusnya pemerintah jangan lagi menyesatkan masyarakat bahwa seolah-olah invetasi yang akan membuat kita sejahtera," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Warsito mengatakan, pihaknya menargetkan tambahan 65.000 ha kawasan pengembangan manufaktur baru tahun ini.

Hingga Juni 2020, sudah ada 118 perusahaan yang siap mengembangkan kawasan industri seluas 51.860 Ha. Dari angka tersebut, sebanyak 38 kawasan dengan luas lahan 14.700 Ha sudah masuk dalam tahap konstruksi.

"Harapannya, akhir 2020 ada 156 perusahaan kawasan industri dengan jumlah lahan yang dikuasai sebesar 65.000 ha," kata dia dalam Webinar Road to Indonesia Development Forum 2021, Rabu (29/7).

Hingga Juni 2020, Kemenperin mencatatkan adanya peningkatan jumlah kawasan industri sebanyak 47,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Sementara, luasannya juga meningkat 15.000 Ha atau 43,2% dibandingkan lima tahun lalu.

Namun, hingga saat ini sebanyak 71 kawasan industri masih berada di Pulau Jawa. Oleh sebab itu Warsito berharap ke depan penyebaran kawasan industri dapat lebih merata.

Reporter: Tri Kurnia Yunianto
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait