Dinkes DKI Duga Kantin Perkantoran Jadi Sumber Penyebaran Covid-19

Image title
6 Agustus 2020, 13:21
Ilustrasi, aktivitas perkantoran di masa pelonggaran PSBB. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menduga penyebaran virus corona di klaster perkantoran bersumber dari kantin saat jam istirahat.
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Ilustrasi, aktivitas perkantoran di masa pelonggaran PSBB. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menduga penyebaran virus corona di klaster perkantoran bersumber dari kantin saat jam istirahat.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta menduga lonjakan penyebaran virus corona atau Covid-19 pada klaster perkantoran terjadi saat jam istirahat. Alasannya, saat jam makan siang penumpukan orang terjadi di kantin-kantin perkantoran, di mana protokol kesehatan sulit diterapkan secara ketat.

Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti mengatakan pemerintah sebenarnya telah memperhitungkan sektor-sektor yang memiliki pengaruh ekonomi besar dan potensi penularan Covid-19 yang kecil untuk dibuka lebih awal. Protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus pun telah diterapkan di perusahaan dengan ketat.

Advertisement

"Artinya kalau terjadi klaster lebih dari dua kantor harus ada intervensi pemerintah dengan melakukan pengalihan layanan ke online dan penutupan kantor sementara. Ini sudah dilakukan," kata Widyastuti dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (6/8).

Namun penerapan protokol kesehatan menurutnya sulit diberlakukan saat kondisi tertentu, misalnya saat istirahat makan siang di perkantoran. Sebab pada jam istirahat orang melepas maskernya untuk makan siang, sehingga otomatis protokol kesehatan pun longgar.

Secara umum Widyastuti memandang kesadaran masyarakat tergolong rendah untuk menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini tercermin dari jumlah denda yang dikumpulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang telah mencapai Rp 2 miliar.

Widyastuti juga menilai upaya menekan penyebaran virus corona di Jakarta tidak akan berhasil tanpa adanya penerapan kebijakan yang sama di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Kendala utama adalah mensinergikan kebijakan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), karena setiap hari kondisi sebelum pandemi corona ada 2,5 juta orang hilir mudik ke Jakarta," ujarnya.

Mobilitas masyarakat yang masih sangat tinggi antar wilayah di Jabodetabek ini membuat kebijakan PSBB sulit dilanjutkan ke fase transisi selanjutnya.

Halaman:
Reporter: Tri Kurnia Yunianto
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement