Tidak Banding, Jokowi Akan Cabut Keppres Pemecatan Komisioner KPU

Pencabutan Keppres merupakan tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan Anggota Komisioner KPU Evi Novida Ginting.
Dimas Jarot Bayu
7 Agustus 2020, 11:31
Ilustrasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi akan mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemecatan secara tidak hormat Anggota Komisioner KPU Evi Novida Ginting.
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.
Ilustrasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi akan mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemecatan secara tidak hormat Anggota Komisioner KPU Evi Novida Ginting.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) yang memberhentikan Evi Novida Ginting dari jabatannya sebagai Komisioner KPU secara tidak hormat. Atas putusan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak akan mengajukan banding.

Lebih lanjut, Kepala Negara akan segera menindaklanjuti putusan PTUN dengan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida.

“Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU,” kata Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8).

Pertimbangan pencabutan karena Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 bersifat administratif dan diterbitkan untuk memformalkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun, substansi perkara ada dalam keputusan DKPP.

Selain itu, Jokowi mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara terhadap Evi di dalam putusan DKPP. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan membatalkan keputusan pemberhentian Evi, sehingga tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak menerima putusan tersebut.

“Substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP,” ujar Dini.

Secara terpisah, Evi mengapresiasi langkah Jokowi yang tidak mengajukan banding atas putusan PTUN. Ia berharap putusan tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah administratif yang diperlukan untuk memulihkan keanggotannya di KPU.

Menurutnya pemulihan keanggotaannya di KPU akan melengkapi formasi penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah.

Evi sebelumnya diberhentikan tidak hormat dari jabatannya sebagai Komisioner KPU melalui putusan DKPP Nomor 317 Tahun 2019, karenaEvi dinilai melakukan pelanggaran kode etik dalam perkara pencalonan anggota legislatif dari Partai Gerindra bernama Hendri Makaluas di Kalimantan Barat.

Sebagai tindak lanjut keputusan DKPP tersebut, Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan Evi secara tidak hormat. Evi kemudian menggugat Keppres tersebut ke PTUN.

Setelah melalui sembilan sidang, Hakim PTUN mengabulkan gugatannya. Hakim PTUN memerintahkan Jokowi untuk membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 dan memulihkan kedudukan Evi sebagai Komisioner KPU.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Video Pilihan

Artikel Terkait