Penundaan Lelang Blok Migas Tahun Ini Bisa Pengaruhi Iklim Investasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda rencana lelang Wilayah Kerja minyak dan gas (WK Migas) tahun ini. Hal ini mengingat pandemi virus corona atau Covid-19 yang masih berlangsung membuat minat investor atas proyek baru masih terbilang rendah.
Praktisi sektor hulu migas Tumbur Parlindungan menilai keputusan yang diambil pemerintah tersebut sebenarnya dapat berdampak pada iklim investasi di sektor hulu. Sebab, mundurnya jadwal pelaksanaan lelang WK Migas bakal berdampak pada penundaan investasi yang akan masuk.
Meski demikian, dengan rentang waktu yang masih cukup ia berharap agar lelang WK Migas yang rencananya bakal digeser ke kuartal pertama tahun depan dapat dipersiapkan secara matang.
"Ukuran dari blok yang dilelang mudah-mudahan cukup besar dan dekat dengan infrastruktur yang ada, supaya bisa menarik banyak peminat," kata Tumbur kepada Katadata.co.id, Kamis (3/9).
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM realisasi investasi sektor hulu migas pada semester I 2020 sebesar US$ 5,6 miliar atau 39% dari target tahun ini yang sebesar US$ 14 miliar. Adapun belum tercapainya target investasi ini karena minta investasi yang masih rendah imbas pandemi corona.
Sementara, Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai penundaan tersebut sebaiknya dapat digunakan untuk menyiapkan paket penawaran WK Migas yang jauh lebih menarik bagi investor.
Salah satunya dengan mengarahkan pemain migas dunia turut serta mengambil blok-blok migas nasional untuk eksplorasi. Sehingga, dengan data berkualitas yang telah dipersiapkan secara matang, diharapkan mendapatkan temuan cadangan migas jumbo.
"Jadi, bukan lagi sekadar menawarkan blok-blok migas yang skala potensi geologinya kecil-kecil dan tidak menarik atau menjanjikan keekonomiannya," ujarnya.
Sebab, untuk memburu temuan besar dibutuhkan perbaikan data seperti kualitas data geologi yang sebisa mungkin memberikan gambaran lebih matang tentang potensi maupun risiko dari blok migas tersebut.
Selain itu, ia juga menyarankan beberapa hal yang layak untuk dipertimbangkan guna diterapkan pemerintah dalam lelang yang akan dilakukan nantinya. Pertama, perlunya fleksibilitas penggunaan kontrak, baik PSC Cost Recovery maupun PSC Gross Split.
