Dorong Penerimaan, Pemerintah Pertimbangkan Pengenaan Pajak Nikel

Pengenaan pajak atas ekspor nikel ini, diperkirakan akan diberlakukan pada kuartal ketiga tahun ini.
Image title
20 Agustus 2022, 06:00
pajak, ekspor, ekspor nikel, pajak ekspor nikel, Jokowi
Sekretariat Kabinet RI
Ilustrasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengendakan baju adat Buton pada perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 77.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyuarakan kemungkinan pengenaan pajak atas ekspor nikel, untuk meningkatkan pendapatan dan mempromosikan manufaktur lokal yang bernilai lebih tinggi.

Mengutip theepochtimes.com, Jumat (19/8), Jokowi menyebut, pengenaan pajak ekspor nikel ini dimaksudkan untuk "menambah nilai" bagi Indonesia, meningkatkan penerimaan negara, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

"Itu juga yang kami inginkan dengan bauksit, tembaga, timah, minyak sawit mentah, dan lain-lain. Kami tidak tertutup, justru kami terbuka," kata Jokowi, dikutip dari theepochtimes.com.

Indonesia, yang pernah menjadi eksportir bijih nikel utama, melarang ekspor nikel yang belum diproses pada 2020 untuk menarik investasi ke industri peleburannya. Namun, sebagian besar pengembangan telah dilakukan untuk memproduksi nikel pig iron (NPI) dan feronikel, yang memiliki kandungan nikel yang relatif rendah.

Advertisement

Presiden tidak merinci kapan atau berapa banyak ekspor nikel yang akan dikenakan pajak. Namun seorang pejabat senior pemerintah mengatakan pada 1 Agustus, bahwa pemerintah berencana untuk mengeluarkan kebijakan pajak ekspor nikel pada kuartal ketiga tahun ini.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, Indonesia akan mengenakan pajak NPI dan feronikel berdasarkan harga nikel dan batu bara yang digunakan dalam produksi sebagai sumber energi.

Ia menambahkan, pemerintah juga mengkaji perlunya membatasi jumlah smelter yang memproduksi NPI atau feronikel, yang saat ini memiliki kapasitas terpasang gabungan sekitar 1,3 juta ton output kandungan nikel.

Pemerintah juga tengah melakukan hilirisasi bahan baku lainnya. Dalam pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR 16 Agustus lalu, Kepala Negara menekankan bahwa peningkatan hilirisasi akan membantu melindungi Indonesia dari fluktuasi nilai tukar.

"Pada 2014, ekspor baja hanya sekitar Rp 16 triliun, tetapi tahun lalu meningkat menjadi Rp 306 triliun pada akhir tahun ini. Dan itu hanya dari bijih nikel (hilirisasi)," ujar Kepala Negara.

Selain itu, Jokowi juga menyerukan pembangunan industri yang berkelanjutan dan rendah emisi untuk mendukung ekosistem ekonomi hijau global.

Pemerintah ingin memanfaatkan cadangan nikel Indonesia yang besar untuk akhirnya memproduksi baterai untuk kendaraan listrik (EV) dan juga untuk merakit EV di dalam negeri. Pertimbangannya, energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, gelombang laut, dan bioenergi akan menarik industrialisasi, serta menghasilkan produk rendah emisi.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait