PUPR Rekomendasikan Jalur Sesar Cimandiri Menjadi Area Non-Hunian
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) memberi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, agar daerah rawan bencana di sepanjang jalur sesar Cimandiri menjadi zona merah dan area non-hunian.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, rekomendasi tersebut dikeluarkan untuk mengantisipasi kerusakan rumah dan menghindari kemungkinan ada korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
"Kami merekomendasikan kepada pemda setempat agar lokasi bencana sepanjang sesar Cimandiri dijadikan zona merah dan area non-hunian," ujar Iwan, dikutip dari Antara, Minggu (11/2).
Seperti diketahui, dalam bencana gempa Cianjur, banyak rumah warga yang mengalami kerusakan mulai tingkat rusak ringan, sedang, hingga berat. Bencana tersebut membuat ribuan warga harus meninggalkan tempat tinggalnya, dan mengungsi ke daerah yang aman, menempati tenda-tenda pengungsian.
Menurut Iwan, Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Geologi, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait penanganan infrastruktur pascabencana yang terjadi beberapa waktu lalu.
Dari peta BMKG, diperoleh informasi dan hasil foto udara zona bahaya patahan aktif atau sesar Cimandiri memiliki panjang sekitar 9 kilometer (Km) dan membentang melewati sembilan desa mulai Desa Ciherang hingga Desa Nagrak.
"Jadi sekitar 300-500 meter jalur sesar Cimandiri tersebut, sebisa mungkin menjadi area non-hunian seperti jalur hijau, pertanian maupun ruang terbuka hijau," ujar Iwan.
Kementerian PUPR juga meminta agar Pemkab Cianjur lebih tegas mengkoordinir warga agar tidak kembali ke hunian yang lama. Sebab, Kementerian PUPR telah menyiapkan rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA) untuk relokasi warga di lahan yang sudah disiapkan di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, yang lengkap dengan prasarana, sarana, dan utilitasnya.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyiapkan rumah tahan gempa untuk relokasi warga terdampak bencana tipe 36 dan memiliki lahan 75 meter persegi (m2).
