Rudiantara Imbau Masyarakat Tidak Menggunakan VPN Gratis

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengimbau masyarakat menghindari jaringan pribadi virtual (Virtual Private Network/VPN) tak berbayar alias gratis untuk mengakses media sosial Whatsapp.

Sebab, akses VPN dapat berdampak pada terbukanya data-data pribadi pengguna dan masuknya malware ke ponsel.

“Jadi hindari itu (VPN), terutama yang gratis,” ujar Rudiantara dalam wawancara dengan Kompas TV, Kamis (23/5).

Ia menjelaskan, pemerintah telah memperhitungkan kebijakan pembatasan media sosial tersebut akan berujung pada penggunaan aplikasi yang mampu menerbos akses, salah satunya VPN. Hanya, ia menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dengan jaringan tersebut.

Terkait dengan kebijakan pembatasan media sosial, Menteri Komunfo menyebut hal tersebut dilakukan untuk membendung dampak negatif berita bohong alias hoax.

Hasilnya ia pandang berhasil, sebab pembatasan media sosial yang telah dilakukan selama beberapa hari terakhir ini telah terjadi penurunan hoax yang cukup signifikan.

Berdasarkan data Kominfo, pada April lalu mencapai 486 hoax, sedangkan pada Maret mencapai 453 hoaks. Sementara total hoaks sejak Agustus 2018 hingga April lalu berjumlah 1.731 hoax.

“Dengan pembatasan video dan gambar ini, hoax sudah menurun tajam, sampai ribuan (jumlahnya),” kata Rudiantara, tanpa memaparkan secara detail angka pastinya.

Ia menambahkan, pembatasan tersebut juga berdampak pada rasa nyaman saat menggunakan media sosial sebab berkurangnya hoax yang bersifat provokasi dan menghasut, khususnya pada fitur foto dan video. Sebab, menurutnya kedua fitur tersebut lebih mudah untuk menggerakkan emosi dan psikologis masyarakat.

(Baca: Patuhi Aturan, Empat Operator Batasi Akses ke Media Sosial)

Untuk membendung hoax Rudiantara berpendapat langkah yang paling efektif adalah peningkatan literasi digital, khususnya untuk menggunakan media sosial. Namun, langkah ini ia sebut langkah jangka panjang dan butuh keterlibatan aktif dari berbagai pihak dan sumber.

Sedangkan, kondisi saat ini sangat mendesak sehingga pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan lewat pembatasan media sosial yang bersifat sementara.

Ke depannya, ia berharap kebijakan pembatasan media sosial tersebut tidak diterapkan lagi jika terjadi kondisi-kondisi serupa kembali terjadi. Ia yakin, jika masyarakat juga turut serta meningkatkan tingkat literasi digital, maka pemerintah dapat menghindarkan kebijakan seperti itu.

Sementara, terkait kapan pemerintah akan membuka akses penuh terhadap media sosial khususnya Whatsapp, ia enggan memberikan tanggal pastinya. Menurutnya, jika kondisi sudah kembali kondusif, maka pemerintah akan kembali membuka akses tersebut.

“Saya belum bisa menetapkan besok atau lusa atau kapan. Tapi saya harap situasi ini secepatnya bisa kembali pulih sehingga kita bisa fungsikan kembali fitur-fitur yang selama ini dibatasi,” ujarnya.

(Baca: Facebook Jelaskan Pembatasan Media Sosial Imbas Kerusuhan 22 Mei)