BI Mencatat 3,27 Juta Mitra Fintech Pembayaran Telah Adopsi QRIS

Meski peningkatan merchant yang mengadopsi QRIS cukup signifikan, BI akan terus melakukan sosialisasi dengan target seluruh pelaku UMKM menerapkan QRIS.
Image title
23 April 2020, 07:28
Ilustrasi, pedagang minuman kopi melayani pembayaran non tunai menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS). BI mencatat merchant yang mengadopsi QRIS hingga pertengahan April 2020 mencapai 3,7 juta.
ANTARA FOTO/Septianda Perdana/ama.
Ilustrasi, pedagang minuman kopi melayani pembayaran non tunai menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS). BI mencatat merchant yang mengadopsi QRIS hingga pertengahan April 2020 mencapai 3,7 juta.

Penerapan kode pembayaran standar atau Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) oleh pelaku usaha (merchant) kian meningkat.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengungkapkan, hingga pertengahan April 2020 sudah ada 3,27 merchant yang mengadopsi QRIS, meningkat dibanding posisi awal Maret 2020 yang sebanyak 2,7 juta merchant.

Meski demikian, BI masih belum puas karena jumlah tersebut baru secuil dari total pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan catatan BI, pelaku UMKM di Indonesia tercatat mencapai 90 juta. Dari banyaknya pelaku UMKM tersebut, baru sedikit yang mengadopsi QRIS.

"Untuk menarik lebih banyak UMKM kami akan gencarkan edukasi, sehingga implementasi QRIS bisa ke sebanyak-banyaknya merchant," kata Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta Hamid Ponco Wibowo, kepada Katadata.co.id, Rabu (22/4).

Belum banyaknya UMKM yang menerapkan QRIS menurut Hamid disebabkan karena, masih banyak merchant yang belum yakin terkait keamanan teknologi ini. Padahal, sistem QRIS diterapkan demi menciptakan efisiensi transaksi pelaku UMKM.

(Baca: QRIS, Standar QR Code BI untuk Semua Penerbit Uang Elektronik)

Efisiensi bisa terwujud, lantaran melalui sistem QRIS, layanan pembayaran dari beragam perusahaan teknologi finansial atau financial technology (fintech) seperti GoPay, OVO, DANA hingga LinkAja akan terintegrasi.

Selain masih belum yakin soal keamanan, beberapa pelaku UMKM juga keberatan adanya biaya atau fee yang dibebankan kepada mereka dari penerapan QRIS. Mitra penjual memang bakal dikenakan biaya atau merchant discount rate (MDR) sebesar 0,7% dari nilai transaksi.

Head of Corporate Communications LinkAja Putri Dianita mengatakan, untuk memberikan pemahaman pada merchant maupun konsumen, pihaknya melakukan sosialisasi QRIS secara bertahap.

"Sosialisasi awal difokuskan ke kota tier 2 dan 3, yang menjadi daerah pengguna utama kami," ujar Putri.

Awal tahun, LinkAja sudah menggaet 250.000 mitra dan 40 juta pengguna terdaftar, serta telah bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) lainnya seperti GoPay, DANA, dan OVO untuk menyosialisasikan QRIS.

(Baca: Asosiasi UMKM Enggan Pakai Kode QR karena Kena Biaya dan Tanpa Diskon)

Head of Government Relations & Public Policy GoPay Brigitta Ratih Aryanti menambahkan, sejak awal sosialisasi QRIS pada merchant GoPay juga dilakukan bertahap. Sejak Juli 2019, GoPay telah mengedukasi mitra di beberapa kota, seperti Jakarta, Tarakan, Medan, Cirebon, Bandung, Palembang, dan Kendari.

Sekadar informasi, sistem QRIS dikembangkan oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang selain diterapkan di Indonesia juga akan diperluas antar negara tahun ini.

Pada tahap pertama penerapan QRIS, BI akan memantau penerapan QRIS oleh PJSP di dalam negeri. Baru kemudian diterapkan untuk transaksi yang masuk dari luar negeri.

Transaksi antarnegara akan menyasar wisatawan mancanegara dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Tiongkok, India, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang.

Selain itu, regulator juga akan menyasar jemaah haji dan wisatawan Indonesia yang ke luar negeri, terutama untuk wilayah ASEAN.

(Baca: Konsumen Belum Tahu Pakai Kode QR Berbayar, LinkAja & GoPay: Bertahap)

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait