Tak Ingin Blokir Internet Terulang, Kominfo Andalkan Literasi Digital

Fahmi Ahmad Burhan
23 Juni 2020, 20:56
Ilustrasi, warga mengakses pemberitaan daring. Kementerian Kominfo akan memaksimalkan program literasi digital untuk menangkal hoaks.
Arief Kamaludin|Katadata
Ilustrasi, warga mengakses pemberitaan daring. Kementerian Kominfo akan memaksimalkan program literasi digital untuk menangkal hoaks.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan, akan menghindari langkah pemblokiran internet untuk menangkal berita bohong atau hoaks. Penanganan hoaks ke depan akan menitikberatkan literasi digital.

"Kalau bisa, blokir (internet) itu tidak perlu terjadi. Jadi, kami akan lebih memaksimalkan literasi digital," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan dalam acara diskusi daring, Selasa (23/6).

Advertisement

Ia menjelaskan, tidak mungkin pencegahan atau menangkal hoaks dilakukan sendirian pihak Kementerian Kominfo. Melainkan, dilakukan bersama-sama dengan pihak ketiga, melalui cek fakta atau verifikasi.

Sebelum dugaan hoaks masuk ke Kementerian Kominfo, ia ingin agar masyarakat ikut berperan. Menurutnya, yang memegang kontrol adalah masyarakat, sehingga bisa memberi koreksi terhadap informasi-informasi yang bertebaran di dunia maya.

Dengan begitu, menurutnya perlu ada perubahan pendekatan yang dilakukan kementerian dalam menangkal hoaks, yakni dengan memberikan pemahaman digital pada masyarakat.

(Baca: Kerugian Blokir Internet Capai Triliunan Rupiah)

Oleh karena itu, literasi digital perlu didorong sampai menyentuh level paling bawah. Hal ini penting, karena sebelum mencari informasi secara daring, masyarakat perlu memiliki kesadaran sebagai pengguna.

Melalui program literasi digital, Kementerian Kominfo menargetkan pada 2021 sedikitnya 12,5 juta orang terliterasi digital. Kemudian, pada 2040 targetnya ada 50 juta orang memiliki tingkat literasi digital yang baik.

Plt Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Slamet Santoso mengatakan, kebijakan pemblokiran internet di Papua untuk membendung hoaks merupakan pembelajaran.

Halaman:
Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement