Ketimpangan Bisnis Digital Dunia, AS & Tiongkok Kuasai 90% NIlai Pasar
Persaingan industri digital dewasa ini dinilai belum ideal karena tidak menggambarkan persaingan antar negara untuk menciptakan ekosistem yang mumpuni. Namun justru yang terjadi adalah persaingan dua negara besar, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Berdasarkan laporan bertajuk Digital Economy Report 2019 yang disusun oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), AS dan Tiongkok menguasai sekitar 90% nilai pasar dari 70 platform digital terbesar di dunia. Selain itu, keduanya memiliki sekitar 75% dari semua paten terkait teknologi blockchain,
AS dan Tiongkok juga bertanggung jawab atas sekitar 50% pengeluaran global untuk internet of things (IoT) dan mendominasi 75% pasa komputansi awal (cloud).
Head of Telecom, Media & Technology DBS Bank Singapore Sachin Mittal menilai persaingan yang terjadi di industri digital tidak ideal, karena akses ke data konsumen atau big data didominasi oleh pemain besar. Hal ini mengahalangi pemain lokal yang lebih kecil untuk berkembang.
“Tidak seperti raksasa digital, pesaing yang kecil dan pemain lama tradisional tidak memiliki akses ke data pelanggan," kata Sachin dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id, Jumat (21/8).
Sebagai gambaran, perusahaan mesin pencarian atau search engine diduga lebih mengutamakan layanannya sendiri atau beberapa pemain e-commerce lebih mengutamakan barang sendiri ketimbang pihak ketiga yang juga memanfaatkan layanannya.
Selain itu, banyak raksasa digital melakukan aksi akuisisi terhadap pemain-pemain lokal yang ukurannya lebih kecil. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari potensi ancaman dari pesaing baru. Hal ini akhirnya berimbas pada tidak terciptanya efisiensi pasar.
Untuk mengatasi masalah inefisiensi, terutama dalam hal akses ke data, Sachin fokus pada tiga hal yaitu privasi data, lokalisasi data dan data universal.
Terkait privasi data, contoh nyata yang terjadi adalah pemberlakuan peraturan perlindungan data umum untuk menyelaraskan Undang-undang (UU) privasi setiap negara anggota Uni Eropa. Sekitar 120 negara sudah menerapkan aturan perlindungan data, sementara 40 negara dan yuridiksi belum merampungkan rancangan aturan.
Meski demikian, pemberlakuan aturan yang tegas dan pukul rata tak jarang justru memperburuk efisiensi pasar. Sebagai bagian dari integral dalam bisnis, penghentian praktik pengumpulan data memberikan tekanan pada pemain kecil yang khawatir dianggap tidak taat.
