Penghapusan NPWP, Kegunaan, dan Syarat Pengajuannya

Penghapusan NPWP merupakan salah satu opsi yang diambil seorang wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, dalam kondisi khusus. Tidak seperti status non-efektif, penghapusan berarti nomor seri yang tertera dalam NPWP benar-benar tidak bisa digunakan lagi.

Seperti diketahui, NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan identitas yang wajib dimiliki wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Keberadaan identitas ini tergolong krusial, karena umum digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum. Misalnya, untuk pengajuan kredit atau pembuatan paspor.

Namun, penghapusan NPWP dimungkinkan manakala kondisi wajib pajak tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini artinya, wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.

Berikut ini akan dibahas mengenai wajib pajak apa saja yang berhak atau bisa mengajukan penghapusan, serta syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menghapus NPWP.

Wajib Pajak yang Berhak Mengajukan Penghapusan NPWP

Seperti yang telah disebutkan, NPWP bisa dihapus atau dinonaktifkan apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif. Dalam kondisi tertentu, wajib pajak yang dimaksud, bahkan tidak memerlukan NPWP.

Tidak semua wajib pajak dapat mengajukan penghapusan NPWP. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyusun beberapa kriteria wajib pajak yang berhak atau dapat mengajukan permohonan menghapus NPWP, yakni sebagai berikut:

1. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
2. NPWP wanita yang telah menikah, yang memutuskan untuk digabungkan dengan suami, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Apabila warisan sudah selesai dibagi, harus ada keterangan selesai pembagian warisan.
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang telah pensiun dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak.
5. Karyawan atau pegawai berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
6. Mantan Bendahara Pemerintah atau Proyek.
7. Wajib pajak telah pindah dan meninggalkan negara Indonesia untuk selama-lamanya.
8. Memiliki lebih dari satu Kode NPWP. Wajib pajak dapat mengajukan penghapusan NPWP, untuk menentukan mana yang akan digunakan sebagai sarana administratif perpajakan.
9. Wajib pajak badan usaha yang telah dibubarkan secara resmi.
10. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai BUT.
11. Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP
12. Instansi pemerintah yang tidak lagi berperan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.

Pengajuan Penghapusan NPWP

Apabila seorang wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dapat mengajukan permohonan menghapus NPWP. Ini dilakukan, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Pengajuan juga bisa dilakukan secara daring atau online, melalui aplikasi e-Registration DJP.

Mengutip laman resmi DJP, permohonan penghapusan NPWP diserahkan dengan menyertakan dokumen-dokumen pendukung. Keberadaan dokumen pendukung diperlukan untuk, memperkuat alasan pengajuan penghapusan.

Dokumen-dokumen yang wajib disertakan saat mengajukan permohonan penghapusan NPWP, antara lain:

1. Wajib Pajak Meninggal Dunia

Dokumen yang disertakan terdiri dari dua. Pertama, surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang. Kedua, surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan, atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.

Penyerahan permohonan penghapusan NPWP bagi wajib pajak yang telah meninggal dunia ini, dilakukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

2. Istri Memutuskan Menggabungkan NPWP dengan Suami

Pengajuan penghapusan NPWP yang dilakukan oleh wanita yang telah menikah disertakan bersama dua dokumen. Pertama, fotokopi buku nikah/akte perkawinan dari catatan sipil. Kedua, surat pernyataan penggabungan pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan suami.

Surat pernyataan yang dimaksud, dapat menyebutkan bahwa istri tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami.

3. Penghapusan NPWP karena Warisan

Pengajuan menghapus NPWP harus disertakan surat pernyataan dari wakil wajib pajak, yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.

Permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, pihak yang mengurus harta peninggalan, atau kuasa dari wakil wajib pajak warisan belum terbagi.

4. Mantan Bendahara Pemerintah atau Proyek

Permohonan penghapusan NPWP diajukan dengan menyertakan dokumen yang menyatakan, bahwa wajib pajak sudah tidak memiliki kewajiban sebagai bendahara pemerintah maupun proyek.

5. Memiliki Lebih dari Satu NPWP

Penghapusan NPWP dapat diajukan dengan menyertakan surat pernyataan memiliki NPWP lebih dari satu, beserta fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki.