Mengenal Istilah Pesangon, Pengertian, Jenis, dan Aspek Perpajakannya

Uang pesangon merupakan uang yang diberikan kepada karyawan atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Atas uang kompensasi ini, dikenakan pajak penghasilan (PPh).
Image title
21 September 2022, 06:00
pesangon, PHK, pajak, PPh
Pexels/Ahsanjaya
Ilustrasi, seseorang mengeluarkan uang dari dompet.

Pada September 2022, Indonesia dikejutkan dengan pengumuman pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh Shopee Indonesia. Upaya efisiensi ini dilakukan menyusul langkah serupa yang sebelumnya dilakukan Sea Ltd sebagai induk Shopee di sejumlah negara.

Kabar PHK ini mengejutkan, karena pada 2021 Shopee menjadi e-commerce yang berhasil menggaet pengunjung terbanyak di Asia Tenggara, dengan jumlah pengunjung mencapai 342,8 juta dalam satu bulannya.

Di Indonesia sendiri, menurut data Similarweb, pada Agustus 2022 situs Shopee menerima 190,7 juta kunjungan. Angka ini meningkat 11,37% dibanding bulan sebelumnya, di mana kunjungan ke situs Shopee berjumlah 171,2 juta pada Juli 2022.

Capaian ini menjadikan Shopee sebagai situs e-commerce peringkat pertama di Indonesia menurut Similarweb per Agustus 2022.

Advertisement

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan, keputusan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh. Sebelumnya, perusahaan melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Atas langkah PHK yang diambil ini, Shopee berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi karyawan yang terkena dampak. Dukungan yang dimaksud, antara lain:

  • Karyawan yang terkena dampak akan mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tambahan satu bulan gaji
  • Masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun dengan seluruh manfaatnya.

Mengalami PHK memang menjadi mimpi buruk bagi seluruh pekerja atau karyawan yang terkena dampak. Sebagai pelipur lara, pesangon sedikit banyak mampu membantu para karyawan yang terkena dampak tersebut.

Nah, apa sebenarnya pesangon itu, dan ada berapa banyak jenisnya, serta apakah pesangon ini dikenakan pajak? Simak ulasan singkat berikut ini.

Pengertian Pesangon

Secara umum, pesangon diartikan sebagai sejumlah dana yang akan diberikan kepada karyawan, karena mampu mengakhiri masa kerja, atau bisa juga dikarenakan adanya PHK.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pesangon merupakan uang yang diberikan kepada karyawan, baik itu pekerja, buruh, dan sebagainya, sebagai bekal ketika mereka diberhentikan dari instansi tertentu dalam rangka mengurangi tenaga kerja.

Meski nampak sebagai upah, uang pesangon bisa juga disebut sebagai sebuah bentuk penghargaan atas masa kerja atau masa bakti seseorang selama dirinya bekerja di suatu instansi, penghargaan atas prestasi kerja, dan bisa juga dianggap sebagai penggantian atas suatu hak.

Uang pesangon sendiri menjadi suatu hal wajib yang harus diperhatikan oleh seluruh instansi atau perusahaan. Sebab, keberadaannya telah menjadi suatu hak yang wajib diterima seluruh karyawan, karena sudah memiliki aturan sendiri dalam Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan.

Paket uang pesangon dapat mencakup sejumlah manfaat yang sifatnya jangka panjang. Misalnya, bantuan penempatan karyawan di instansi lain, agar karyawan bisa mendapatkan posisi baru, dan juga asuransi kesehatan.

Pemberi kerja akan memberikan uang pesangon kepada karyawan yang terkena PHK, mereka yang kehilangan pekerjaannya, karena pengurangan tenaga kerja, atau mereka yang masa baktinya sudah habis atau pensiun.

Tenaga kerja yang mengundurkan diri atau dipecat juga memungkinkan menerima uang pesangon. Namun, ini bergantung pada kebijakan dari masing-masing perusahaan.

Uang pesangon juga dapat menjadi salah satu wujud intensi baik dari pihak perusahaan yang memberi pekerjaan, dan dapat menjadi penyangga antara bekerja dan menganggur bagi karyawan.

Jenis-jenis Pesangon yang Berlaku di Indonesia

Berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), ada tiga jenis pemberian uang kepada karyawan yang telah di PHK, yaitu sebagai berikut:

1. Uang Pesangon

Besaran uang pesangon karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan telah ditentukan oleh Pasal 156 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Besaran yang dimaksud, ditunjukkan dalam tabel berikut:

Masa Kerja Besaran Upah 
< 1 Tahun 1x Upah per Bulan
1-2 Tahun 2x Upah per Bulan 
2-3 Tahun 3x Upah per Bulan
3-4 Tahun 4x Upah per Bulan
4-5 Tahun 5x Upah per Bulan
5-6 Tahun 6x Upah per Bulan
6-7 Tahun 7x Upah per Bulan
7-8 Tahun 8x Upah per Bulan 
> 8 Tahun 9x Upah per Bulan 

 

Besaran upah yang dimaksud dalam tabel adalah jumlah gaji pokok, ditambah tunjangan tetap seperti uang makan, kesehatan dan transport. Tentunya besaran tunjangan ini akan berbeda untuk setiap perusahaan.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

Saat bekerja, perusahaan seharusnya tidak hanya memperhatikan gaji bulanan tetapi juga memperhitungkan penghargaan sebagai wujud apresiasi bagi loyalitas karyawan

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 3, para pegawai yang sudah bekerja di atas tiga tahun pada suatu perusahaan wajib mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK).

Besaran UPMK berdasarkan UU Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut:

Masa Kerja Besaran Upah 
3-6 Tahun 2x Upah per Bulan
6-9 Tahun 3x Upah per Bulan
2-3 Tahun 3x Upah per Bulan
9-12 Tahun 4x Upah per Bulan 
12-15 Tahun 5x Upah per Bulan
15-18 Tahun 6x Upah per Bulan
18-21 Tahun 7x Upah per Bulan
21-24 Tahun 8x Upah per Bulan 
>24 Tahun 10x Upah per Bulan 

 

3. Uang Penggantian Hak

Berdasarkan Pasal 156 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan, ada beberapa jenis uang penggantian hak yang wajib diberikan perusahaan kepada pegawai saat di PHK, antara lain:

  • Cuti tahunan yang belum sempat diambil.
  • Biaya dinas luar kota, biasanya diberikan saat karyawan ditugaskan ke daerah lain yang cukup sulit dijangkau.
  • Biaya pengobatan atau perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon.
  • Biaya lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Aspek Perpajakan Terkait Uang Pesangon

Meski diterima dalam kondisi ketika pekerja mengalami PHK, yang artinya merupakan kondisi yang tidak menyenangkan, pesangon tidak lepas dari pungutan pajak.

Ini sesuai dengan definisi penghasilan sebagai objek pajak, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Oleh karena itu, pesangon yang diterima pekerja yang mengalami PHK tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Meski demikian, pengenaan tarif pajak atas uang pensiun ini tidak seperti tarif PPh pada umumnya. Terhadap uang pesangon, tarif PPh yang dibebankan adalah bersifat final.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

Untuk uang pesangon, Pasal 3 Ayat (1) PMK 16/PMK.03/2010 menyebutkan tarif PPh ditetapkan sebesar:

  • 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50 juta.
  • 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta.
  • 15% atas penghasilan bruto di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta.
  • 25% atas penghasilan bruto di atas Rp 500 juta.

Demikianlah ulasan mengenai seluk-beluk uang pesangon, dari jenis-jenisnya, hingga perlakuan perpajakannya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait