BI: Surat Berharga Komersial Siap Meluncur Tahun ini

Percepatan proses penerbitan dan transaksi SBK, BI gandeng KSEI kerja sama penatausahaan dan penyelesaian SBK.
Agatha Olivia Victoria
17 Mei 2019, 14:46
Bank Indonesia, BI, KSEI, SBK
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Demi mempercepat proses penerbitan dan transaksi instrumen Surat Berharga Komersial (SBK), Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Jumat (17/5). Kerja sama yang ditandatangani adalah perjanjian penatausahaan dan penyelesaian SBK antara BI dan KSEI.

Dengan ini akhirnya infrastruktur pendukung SBK telah siap. Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo mengungkapkan infrastruktur SBK yang sudah lengkap antara lain Peraturan BI dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur, yang sebelumnya sudah diterbitkan.

Peraturan ini mencakup pengaturan SBK dan lembaga pendukung pasar. Saat ini telah terdaftar 3 penatalaksana/arranger, 2 lembaga pemeringkat, 46 konsultan hukum, 84 akuntan publik, 5 notaris, 4 perantara/brokers, 15 kustodian dan PT. KSEI (sebagai Sentral Kustodian) di Bank Indonesia.

Menurut Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Yoga Affandi, BI menargetkan SBK sudah terbit tahun ini. “Bahkan kalau ada investor yang mau daftar sekarang juga boleh,” kata Yoga saat Seminar Peran Surat Berharga Komersial sebagai Sumber Pendanaan Perekonomian Nasional di kantornya, Jakarta, Jumat (17/5).

Advertisement

(Baca Enam Langkah Baru BI Diharapkan Jadi Solusi saat Suku Bunga Tinggi)

SBK merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non-bank, berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. SBK diterbitkan dalam denominasi rupiah atau valuta asing dengan nilai untuk setiap penerbitan paling sedikit Rp 10 milyar atau US$ 1 juta atau ekuivalen dalam valuta asing lain.

Sebelumnya SBK sudah ada di Indonesia dengan nama Negotiable Certificate Deposito (NCD) dan Commercial Paper (CP). Kedua instrumen ini sempat banyak diterbitkan sebelum krisis 2008 terjadi. NCD pertama kali diterbitkan di pasar dengan nilai Rp 100 Milyar hingga Rp 200 Milyar. NCD pertama dikeluarkan oleh Commonwealth Bank pada tahun 2005 dengan absorbsi yang tidak cukup besar.

Dari segi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyusun peraturan mengenai SBK, bersama dengan BI. Namun, BI mengambil sikap mengamati permintaan pasar terlebih dahulu. Pasalnya, tujuan penerbitan SBK yaitu pergerakan korporasi yang sehat bersama swasta. Maka dari itu, BI tidak akan terlalu banyak ikut campur dalam kebijakan.

90 perusahaan berpotensi membutuhkan pendanaan jangka pendek. Selain perusahaan domestik, BI juga tak menutup kemungkinan bagi perusahaan asing yang berminat. “Ini yang akan menjadi prospek SBK ke depan, namun kita juga harus caritahu real demand nya seperti apa,” ujar Yoga.

(Baca: BI Luncurkan Kebijakan Akomodatif untuk Dorong Permintaan Domestik)

Reporter: Agatha Olivia Victoria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait