BPK Temukan Potensi Kerugian Rp 422 Miliar pada 10 Bank Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sejumlah permasalahan dari pemeriksaan terhadap bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD). Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019, yang telah disampaikan kepada pemerintah.
Adapun objek pemeriksaan dilakukan pada 10 BPD, antara lain BPD Sumatera Barat, BPD Lampung, Bank DKI, BPD DIY, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Selatan, BPD Bali, dan Bank NTT.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan, serta tidak memenuhi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E).
Dalam auditnya, BPK menemukan permasalahan utama pengendalian intern dalam operasional BPD antara lain, standar operasional prosedur (SOP) belum berjalan optimal, belum disusun atau tidak lengkap, serta pelaksanaannya mengakibatkan peningkatan biaya.
Permasalahan utama yang disorot oleh BPK adalah tidak diterapkannya SOP dalam memberikan fasilitas kredit, serta tidak dilakukannya analisa kredit secara menyeluruh.
Kemudian, BPK juga mencatat beberapa BPD tidak melengkapi kredit dengan asuransi, dan tidak melakukan pemantauan terhadap pemberian fasilitas modal kerja.
Salah satu yang menjadi sorotan BPK adalah, pemberian fasilitas kredit oleh Bank NTT. Pemberian fasilitas terhadap enam debitur senilai Rp 126,53 miliar ini dinilai tidak prudent.
(Baca: BPK Temukan Kelalaian OJK dalam Mengawasi Tujuh Bank, Ini Rinciannya)
