Pemerintah Minta Kelurahan Bentuk Dapur Umum untuk Tampung Pemudik

Pembentukan dapur umum juga diharapkan dapat memulihkan kondisi ekonomi para pemudik yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi corona.
Dimas Jarot Bayu
30 Maret 2020, 20:34
pandemi corona, dapur umum, pemudik, virus corona
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/aww.
Presiden Joko Widodo menyetujui usulan agar setiap kelurahan membuat dapur umum untuk menampung para pemudik.

Presiden Joko Widodo menyetujui usulan agar setiap kelurahan membuat dapur umum untuk menampung para pemudik. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan sejumlah menteri merespons banyaknya warga perantau di Jabodetabek yang pulang ke kampung halaman masing-masing di tengah pandemi corona.

"Beliau menyetujui bahwa setiap kelurahan sebaiknya membuat dapur-dapur umum, terutama nantinya untuk menampung warga yang kembali ke kampung halamannya," kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas melalui konferensi video, Senin (30/3).

Doni mengatakan, pembentukan dapur umum itu diharapkan dapat memulihkan kondisi ekonomi para pemudik. Apalagi, banyak dari mereka yang kembali ke kampung halaman karena kehilangan pekerjaannya akibat pandemi corona.

Ia pun meminta kesadaran kolektif warga untuk membangun dapur-dapur umum. "Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk meningkatkan rasa gotong-royong," kata Doni.

(Baca: Darurat Sipil Lawan Virus Corona, Jokowi Berpotensi Batasi Hal-hal Ini)

Adapun terkait pengaturan mudik, Doni menyebut pemerintah akan segera menyampaikan keputusannya pada Selasa (31/3) sore. Sementara ini, pemerintah meminta para pemudik yang sudah tiba di kampung halaman tidak keluar rumah selama 14 hari.

Mereka juga diminta untuk melakukan pembatasan sosial selama berada di kampung halaman. "Kalau setiap warga masyarakat yang pulang dari kota besar berdiam diri, membatasi diri dengan sosialnya, menghindari salaman, pelukan, apa saja yang secara fisik yang berdekatan, ini akan sangat membantu," kata Doni.

Sebelumnya, Jokowi berencana menerbitkan Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden untuk mengatur mudik lebaran tahun ini. Kedua aturan itu akan dibuat demi mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas.

(Baca: Pembatasan Sosial Skala Besar, Pemerintah Pertimbangkan Tindakan Hukum)

Advertisement

Aturan ini disusun karena masih banyak orang di wilayah Jabodetabek yang mudik meski sudah ada imbauan. Jokowi mencatat, ada lebih dari 14 ribu orang yang pergi ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur dalam delapan hari terakhir.

Ini baru menghitung pemudik yang menggunakan 876 armada bus antar provinsi. Belum lagi mereka yang pulang dengan kereta api, kapal laut, dan pesawat.

“Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini," kata Jokowi.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait