Gelontorkan Rp 14 T, Belanda Bakal Bangun Pelabuhan hingga Pabrik Susu
Indonesia dan Belanda baru saja menyepakati kerja sama bisnis senilai US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kerja sama tersebut berupa investasi di tiga proyek.
Salah satunya adalah pengembangan terminal di Pelabuhan Tanjung Priok. "Pengembangan investasi terminal oleh (Royal) Vopak di Tanjung Priok," kata Retno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/3).
Proyek investasi kedua adalah pembangunan pabrik susu Frisian Flag oleh FrieslandCampina. FrieslandCampina diketahui merupakan koperasi susu yang berkantor pusat di Amersfoort, Belanda.
Rencananya, investasi FrieslandCampina untuk pembangunan pabrik susu baru tersebut mencapai US$ 300 juta atau setara Rp 3,4 triliun. "Juga investasi Shell di sektor hilir migas. Jadi ini dari swasta juga bekerja bersama dengan swasta mereka, tapi yang tercatat sejauh ini investasi sebesar US$ 1 miliar," kata Retno.
(Baca: Jokowi dan Raja Belanda Sepakati Bisnis Senilai Rp 14 Triliun)
Selain tiga proyek tersebut, kerja sama juga dilakukan antarpemerintah Indonesia dan Belanda. Kerja sama tersebut antara lain terkait isu perdamaian, keamanan, dan perempuan, serta bidang pengelolaan air dan pengendalian penyakit menular.
Adapun kerja sama pengendalian penyakit menular dilakukan melalui RSPI Sulianti Saroso dan Erasmus University Medical Center.
"Kemudian ada letter of intent program healthcare professional, perubahan iklim, termasuk masalah pengelolaan sampah dan juga joint statement di bidang perhubungan," kata Retno.
(Baca: Raja dan Ratu Belanda Bawa 110 Pengusaha Bertemu Presiden Jokowi)
Kerja sama Indonesia dan Belanda lainnya terkait produksi kelapa sawit berkelanjutan yang bertujuan memberdayakan petani-petani sawit berskala kecil. Dalam kerja sama tersebut juga dibahas soal perbedaan sertifikasi sawit yang dimiliki Eropa dengan Indonesia.
Eropa diketahui menggunakan sertifikasi RSPO, sementara Indonesia menggunakan sertifikasi ISPO. Pemerintah Indonesia pun meminta agar sertifikasi ISPO dan RSPO disejajarkan.
"Kalau kemudian masih ada yang perlu ditambahkan, kami tambahkan. Tetapi tidak dengan mengganti sertifikasi yang kami sudah miliki," kata Retno.
