Sawit Didiskriminasi di Eropa, Jokowi: Pakai Sendiri Saja

Presiden Jokowi meminta minyak sawit mentah lebih banyak diolah di dalam negeri.
Dimas Jarot Bayu
28 November 2019, 12:22
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Presiden Joko Widodo meminta minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO)  lebih banyak diolah untuk kepentingan dalam negeri. Hal tersebut dinilai lebih baik dibandingkan harus diekspor ke Uni Eropa yang kerap mendiskriminasi CPO dari Indonesia.

“Kenapa harus bertarung dengan Uni Eropa saat CPO kita di-banned, didiskriminasi? Kita pakai sendiri saja,” kata Jokowi dalam acara Kompas CEO 100 Forum 2019 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (28/11).

CPO dapat diolah sebagai campuran untuk Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Pemerintah saat ini mewajibkan campuran minyak sawit sebanyak 20% pada biodiesel atau B20 yang ditargetkan meningkat menjadi B30 pada tahun depan.

Jokowi juga menargetkan Indonesia bisa memproduksi B50 dan B100 di masa mendatang. “Artinya CPO kita gunakan sendiri untuk biodiesel, biofuel,” kata Jokowi.

Advertisement

(Baca: Antisipasi Dampak Kampanye Hitam Sawit, Pemerintah Dorong B30)

Dengan pengolahan CPO tersebut, ia yakin harga komoditas utama Indonesia di pasar internasional ini bakal naik beberapa tahun ke depan. Hal tersebut, lanjutnya, akan menguntungkan para petani sawit di Tanah Air.

“Petani sawit kita akan menikmati harga yang baik, target kami ke sana,” kata Jokowi.

Pengolahan CPO di dalam negeri menjadi bahan bakar juga diharapkan mampu menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia karena menurunkan impor minyak. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan sepanjang Januari-Oktober defisit US$ 1,79 miliar. 

Sementara itu, BI mencatat defisit transaksi berjalan pada Kuartal III 2019 mencapai US$ 7,7 miliar atau 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto.  Defisit perdagangan migas sering disebut sebagai salah satu biang keladi defisit perdagangan dan transaksi berjalan.

Untuk bisa menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, Jokowi juga akan meningkatkan ekspor dan mensubstitusi impor. Salah satunya, dengan program hilirisasi.

(Baca: Sebut Pengusaha Tambang Kaya, Jokowi Minta Bantu Atasi Defisit Dagang)

Kepala Negara pun bakal mendorong pengembangan lima destinasi wisata prioritas, yakni Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, dan Manado. “Kita harapkan di tahun 2020 akhir semua infrastruktur, calender of event, perbaikan produk-produk handycraft ekonomi kreatif yang akan dukung wisata baru ini selesai,” ujarnya.

Jokowi juga akan mendorong penanaman investasi asing ke dalam negeri lewat deregulasi dan debirokratisasi. Pemerintah pun akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.  

“Saya meyakini dengan transformasi ekonomi maksimal, kita bisa selesaikan dalam empat tahun namanya defisit transaksi berjalan kita,” kata Jokowi.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait