Antisipasi Dampak Kampanye Hitam Sawit, Pemerintah Dorong B30

Mandatori kebijakan biodiesel B30 diperkirakan akan menyerap 10 juta ton produksi sawit dalam negeri.
Image title
26 November 2019, 07:21
Siswa SD berjalan di samping tumpukan kelapa sawit di perkebunan kawasan Cimulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/9/2019). Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia menyatakan produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan mencapai 46,
ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA
Ilustrasi sawit. Kebijakan biodiesel ditempuh pemerintah untuk meningkatkan serapan minyak sawit di dalam negeri.

Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian guna mengantisipasi dampak kampanye hitam Eropa terhadap industri sawit di Tanah Air. Salah satunya dengan mendorong implementasi kebijakan biodiesel B30. 

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian  Kasdi Subagyono  menjelaskan, pengembangan biodiesel diharapkan meningkatkan permintaan minyak sawit di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Kebjakan ini dilakukan dengan menjadikan minyak sawit sebagai campuran bahan bakar solar.

"Kalau B20 penyerapannya bisa mencapai 6 juta ton, B30 sekitar 10 juta ton," ujar Kasdi di Jakarta, Senin (25/11). 

Pemerintah rencananya akan meningkatkan penerapan biodoesel hingga B100. Namun, penerapannya disebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Penerapan B20 diklaim telah berhasil meningkatkan harga minyak sawit menjadi US$ 600 per ton. Kebijakan ini juga disebut menghemat devisa mencapai Rp 28,4 triliun karena mengurangi impor solar. 

(Baca: Asosiasi Menolak Aturan Petani Sawit Harus Bersertifikasi ISPO)

Selain mengantisipasi dengan kebijakan di dalam negeri, pemerintah juga telah menyewa pengacara internasional terbaik guna melawan kampanye hitam Eropa di WTO.  

 

 

Menurt Kasdi, aktivis-aktivis internasional yang menyebarkan kampanye hitam produk kelapa sawit tidak berdasarkan data faktual yang ada. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat diimbau untuk tidak terpancing isu tersebut.

"Kalau kita disebut deforestasi apa mereka tidak duluan. Sudah 71 tahun mereka melakukan deforestasi, berapa kalau dihitung totalnya," jelas dia. 

Ia justru menduga Eropa khawatir produknya kalah bersaing dengan sawit Indonesia yang lebih efisien. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan celah inkonsisten kebijakan industri sawit di Indonesia untuk melakukan kampanye hitam. 

"Sesungguhnya mereka takut atas keunggulan sawit kita karena minyak sawit kita paling efektif dan paling efisien," kata dia. 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit tahun lalu mencapai 48,68 juta ton. Produksi ini terdiri dari 40,57 juta ton minyak kelapa sawit atau CPO dan 8,11 juta ton minyak inti sawit atau PKO.

(Baca: Pertamina Mulai Uji Coba Penerapan B30 di Terminal BBM)

Jumlah produksi tersebut berasal dari perkebunan sawit rakyat sebesar 16,8 juta ton, perkebunan besar negara 2,49 juta ton, dan perkebunan besar swasta 29,39 juta ton.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, 70 persen dari produksi sawit 2018 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan 30 persen sisanya untuk konsumsi dalam negeri. Nilai sumbangan devisa minyak kelapa sawit Indonesia sepanjang 2018 mencapai US$20,54 miliar atau setara Rp289 triliun.

Saat ini, minyak kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia dan penyumbang devisa terbesar. Kontribusi devisa minyak sawit mencapai US$ 18,9 miliar atau setara Rp 265 triliun pada 2018. Sementara itu, Uni Eropa merupakan wilayah tujuan ekspor kedua terbesar CPO mencapai 4,78 juta ton. 

Reporter: Tri Kurnia Yunianto
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait