Evaluasi Skema FLPP, Pemerintah Batal Tambah Kuota Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan mengevaluasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna memperbaiki penyaluran subsidi rumah tahun depan.
Image title
16 November 2019, 17:29
Warga berkendara di kawasan perumahan bersubsidi di kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10/2019). Pemerintah memutuskan menambah anggaran untuk penyaluran rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuidi
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Ilustrasi. Hingga Oktober 2019, realisasi penyaluran KPR FLPP mencapai 68.602 unit atau senilai Rp 6,62 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, tak akan ada tambahan kuota untuk subsidi rumah hingga akhir tahun ini. Pemerintah juga tengah mengevaluasi skema subsidi rumah, termasuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

"Tidak ada (tambangan kuota FLPP). Program kan sudah jalan dan akan berakhir. Kami evaluasi di mana lemahnya (skema FLPP) agar ke depan lebih baik," ujar Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, saat ditemui di Jakarta, Sabtu (16/11).

Menurut Wempi, pengembang mengeluhkan kuota rumah subsidi yang terbatas di tengah tingginya permintaan. Hingga Oktober 2019, menurut dia, realisasi penyaluran FLPP mencapai 68.602 unit atau senilai Rp 6,62 triliun. 

(Baca: BTN Incar Transaksi KPR Rp 3 Triliun dari Indonesia Property Expo 2019)

Padahal dalam APBN 2019, pemerintah memberikan jatah FLPP untuk 69,9 ribu unit dengan alokasi anggaran mencapai Rp 5,2 triliun. 

"Masyarakat memang saat ini sangat tertarik dengan penyediaan rumah yang lebih murah oleh pemerintah, tapi alokasinya terbatas. Ke depan kami evaluasi sehingga jumlah rumah yang diberikan subsidi lebih banyak dengan anggaran yang ada," jelas dia. 

(Baca: BRI Ajukan Kuota KPR Subsidi 10.000 Unit Tahun Depan)

Sebelumnya, pemerintah berencana menambah alokasi anggaran FLPP tahun ini sebesar Rp 2 triliun. Anggaran tersebut diperkirakan dapat menambah kuota rumah subsidi sebanyak 20-3o ribu unit.

Wempi menambahkan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 triliun guna memfasilitasi pembangunan 102.500 unit rumah subsidi pada tahun depan. 

Sementara itu, Survei Harga Properti Residensial yang dirilis Bank Indonesia  mengindikasikan pertumbuhan harga properti pada kuartal II 2019 melambat seperti terlihat dalam grafik di bawah ini. Namun, pertumbuhan harga rumah tipe kecil lebih baik dibandingkan tipe menengah dan besar.

Reporter: Fariha Sulmaihati
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait