Strategi Bappenas Tahan Lonjakan Kemiskinan akibat Pandemi Corona

Bappenas berharap tambahan penduduk miskin akibat pandemi corona dapat ditekan menjadi 1,2 juta sehingga tingkat kemiskinan tetap berada di bawah 10%.
Dimas Jarot Bayu
24 Juni 2020, 12:35
bappenas, tingkat kemiskinan, penduduk miskin, pandemi corona
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
Ilustrasi. Penduduk miskin berpotensi bertambah 4 juta orang akibat pandemi corona menjadi 28,7 juta orang atau 10,63% jika tanpa intervensi pemerintah.

Pandemi Corona memukul perekonomian domestik dan berpotensi mengerek angka kemiskinan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Bappenas Suharso Monoarfa menyebut butuh pendekatan yang tidak biasa dalam mengentaskan kemiskinan di tengah kesulitan akibat wabah ini. 

"Muncul penduduk miskin dan rentan baru. Penduduk rentan menjadi miskin, sementara yang miskin menjadi tambah miskin atau miskin kronis,” kata Suharso dalam konferensi video, Rabu (24/6).

Suharso menjelaskan, pihaknya telah merumuskan sejumlah strategi atau pendekatan yang dapat dipergunakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya, dengan  menyusun pendataan sosial mencakup 100% penduduk yang dimulai dari digitalisasi monograf desa.

Bappenas dalam hal ini telah membuat Sistem Perencanaan Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu atau Sepakat. Sepakat dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem yang berbasis bukti dan adaptif terhadap bencana. Sistem ini juga dapat menjadi cikal bakal digitalisasi monograf desa yang terintegrasi.

Advertisement

(Baca: Sri Mulyani Keluhkan Belanja Pusat dan Daerah Sering Tidak Sinkron)

Alhasil, pendataan dan analisis proses perencanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dapat inklusif dan layak. “Semua rangkaian prosesnya dilakukan secara otomatis dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spesial,” kata Suharso.

Dalam konteks pemulihan dampak sosial akibat pandemi corona, Suharso menilai Sepakat dapat mendukung pemerintah daerah untuk merumuskan strategi dan kebijakan. Hal tersebut dilakukan melalui analisis indikator sosial dan ekonomi.

Pemerintah, lanjut Suharso, menargetkan Sepakat dapat digunakan di seluruh provinsi, kabupaten, kota dalam RPJMN 2020-2024. Adapun, Sepakat saat ini baru digunakan di 129 kabupaten/kota dan tujuh provinsi.

“Untuk penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, strategi penanggulangan kemiskinan daerah, laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah, dan sebagainya.

Sebelum pandemi corona, tren angka kemiskinan di Indonesia terus mencatatkan laju penurunan, seperti terlihat dalam databoks di bawah ini. 

 

 

 

Suharso sebelumnya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan hanya mencapai 0,4% hingga 1% pada tahun ini akan menciptakan tambahan penduduk miskin.

"Tingkat kemiskinan pada September lalu sebesar  9,22%atau 24,79 juta orang.  Tanpa intervensi, tingkat kemiskinan bisa meningkat 10,63% atau naik 4 juta orang menjadi 28,7 juta orang ," ujar Suharso dalam rapat kerja dengan DPR, Senin (22/6).

Adapun melalui upaya intervensi, menurut dia, diharapkan pemerintah dapat menekan tambahan penduduk miskin menjadi 1,2 juta hingga 2,7 juta. Dengan demikian, angka kemiskinan pada tahun ini diperkirakan mencapai  9,7% hingga 10,2% atau 26,2 juta orang hingga 27,5 juta orang.

"Intervensi dilakukan dengan reformasi perlindungan sosial, terutama dengan perbaikan data penerima bantuan sosial," jelas dia. 

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait