Erick: Butuh Rp 66 T untuk Suntik Vaksin Covid-19 ke 160 Juta Penduduk

Ketua Pelaksana Penanganan Virus Corona dan PEN Erick Thohir menyebut distribusi vaksin Covid-19 akan dilakukan pada Januari 2021 jika uji klinis berhasil.
Image title
Oleh Ihya Ulum Aldin
7 Agustus 2020, 17:49
vaksin corona, covid-19, pandemi corona
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) saat meninjau fasilitas produksi vaksin COVID-19 di kantor Bio Farma. BUMN Farmasi akan melakukan uji klinis tahap ketiga mulai September 2020.

Vaksin Covid-19 tengah dikembangkan di Indonesia dan diharapkan dapat didistribusikan ke masyarakat mulai awal tahun depan setelah lolos uji klinis. Ketua Pelaksana Penanganan Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir memperkirakan pemerintah membutuhkan dana hingga US$ 4,5 miliar atau Rp 66 triliun untuk menyuntikkan vaksin kepada 160 hingga 190 juta penduduk Indonesia.

Erick berharap distribusi tahap pertama vaksin dapat dilakukan pada Januari hingga Februari 2021. Pemberian vaksin perlu dilakukan dua kali dengan kisaran harga US$ 15 per vaksin. 

"Kalau harganya US$ 15 per vaksin, jadi berapa? Anggap imunisasi 300 juta kali dengan US$ 15 per vaksin, berarti sudah US$ 4,5 miliar," kata Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN dalam wawancara di Jakarta, Jumat (7/8).

Erick tak menjelesakan secara perinci terkait perkiraan jumlah penduduk yang mungkin akan divaksin tersebut. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015, jumlah pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. 

Ia juga tak menjelaskan lagi kemungkinan dana yang akan digunakan pemerintah untuk membiayai seluruh kebutuhan dana imunisasi tersebut. Meski demikian, menurut dia, pos anggaran Kementerian Kesehatan saat ini masih tersedia sekitar Rp 24,8 triliun yang sebagian akan digunakan untuk membayarkan uang muka vaksin.

Program imunisasi ini akan menjadi program pemerintah, sehingga distribusinya tidak dilepas melalui mekanisme pasar. Jika dilepas ke pasar, bakal ada ketidakadilan yang membuat orang kaya bisa mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Padahal, distribusinya memprioritaskan wilayah yang paling rawan.

Pemerintah bakal memetakan lagi  terkait distribusi vaksin tersebut, namun diperkirakan distribusi tahap pertama di 8 daerah yang jumlah pasiennya masih tinggi. "Mungkin bulan pertama Jawa Timur, Sulawesi Selatan, atau Sumatera Utara yang pada saat ini masih tinggi," ujar Erick.

Salah satu pihak yang tengah membuat vaksin adalah BUMN farmasi PT Bio Farma dengan menggandeng Sinovac asal Tiongkok. Rencananya, uji klinis vaksin tahap 3 kepada manusia akan dilakukan pada September 2020 dan membutuhkan 1.620 relawan.

"Uji klinis 3, kami pastikan, kalau ini benar semua, Januari-Februari 2021 kami bisa mulai menyuntikan kurang lebih 30-40 juta vaksin," katanya.

Di sisi lain, Erick juga mendukung vaksin yang tengah diteliti oleh Kementerian Riset dan Teknologi bernama vaksin merah-putih dan juga vaksin yang dikembangkan oleh swasta seperti oleh PT Kalbe Farma. "Jadi kita tidak bisa bilang Bio farma yang terbaik, enggak lah, ini buat rakyat," ujarnya.

Adapun jika pihak swasta juga berhasil mengembangkan vaksin Covid-19, maka distribusinya juga akan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk distribusi vaksin milik swasta.

 Pihak swasta pun akan digandeng untuk menyediakan jarum suntik guna memenuhi kebutuhan vaksin yang diperkirakan mencapai 380 juta tersebut. Saat ini, PT Indofarma Tbk juga sudah meningkatkan produksi jarum suntik hingga 100 juta jarum.

"Kemarin sebenarnya saya terlupa yang itu (produksi jarum suntik). Tapi Indofarma bilang kapasitasnya sudah ditingkatkan jadi 100 juta jarum. Bagus, berarti kompak," ujar Erick.

Ia mengaku bahwa terlalu konsentrasi pada peningkatan kapasitas produksi vaksin di Bio Farma yang sebelumnya hanya 100 juta vaksin per tahun. Namun, saat ini kapasitas produksinya sudah ditingkatkan sebanyak 150 juta vaksin yang memakan biaya Rp 1,3 triliun untuk meningkatkan kapasitas tersebut.

Meski kapasitas produksi sudah ditingkatkan menjadi 250 juta, kebutuhan vaksin di Indonesia mencapai 320 juta hingga 380 juta vaksin. Untuk memenuhinya, pemerintah bakal menggandeng pihak swasta.

"Sisanya bagaimana? Kan ada Kalbe Farma, ada Sanbe Farma yang mereka juga bisa produksi," katanya.

Masalah lain juga menerpa pada kesiapan pemerintah dalam menggelar program imunisasi. Pasalnya, kapasitas relawan untuk melakukan imunisasi hanya 40 juta vaksin dalam setahun.  Untuk itu, pemerintah telah memastikan bahwa ada kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TNI, Polri, dan Palang Merah Indonesia untuk menjalankan program imunisasi ini.

"Ini vaksin merupakan kemenangan terdekat atau tercepat yang harus kita lakukan," ujarnya. 

Reporter: Ihya Ulum Aldin
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait