SKK Migas Sebut Survei Seismik Blok Brantas Tunggu Amdal

Survei seismik Blok Brantas masih menunggu izin dan dokumen lingkungan, berupa Amdal atau UKL-UPL.
Image title
27 Agustus 2020, 19:54
survei seismiks, blok brantas, lapindo, blok migas, amdal
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ilustrasi. Proses izin lingkungan untuk melaksanakan survei seismik Blok Brantas saat ini menunggu persetujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas menyebut proses kegiatan survei seismik di Blok Brantas masih menunggu izin dan dokumen lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL). Survei seismik 3D tersebut akan dilakukan sepanjang 150 Km.

Kepala SKK Migas wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nurwahidi menyebut, proses izin lingkungan saat ini menunggu persetujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Setelah persetujuan didapatkan, akan dilakukan sosialisasi pada September hingga Oktober kepada masyarakat di 46 desa.

"Jadwal seismik rencana Oktober 2020 hingga Desember 2021," ujar Nurwahdi kepada Katadata.co.id, Kamis (27/8).

Tak hanya di Blok Brantas, Nurwahadi sebelumnya juga mengharapkan ada penemuan cadangan gas baru di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Teggara. Salah satunya berasal dari kegiatan pengeboran sumur eksplorasi di Blok Blora yang telah dikerjakan oleh TIS Petroleum.

Advertisement

Menurutnya pengeboran semula dijadwalkan pada Juni 2020. Namun rencana tersebut harus diundur hingga akhir bulan ini. "Pengeboran satu sumur eksplorasi RBG-3B di Grobogan dikerjakan oleh TIS Petroleum, rencananya tajak pada akhir Agustus 2020,"

Lapindo Brantas Inc sebelumnya telah resmi menandatangani kontrak baru gross split Blok Brantas di Jawa Timur. Perusahaan yang terafiliasi Grup Bakrie akan mengelola kembali blok yang pernah menyemburkan lumpur itu, selama 20 tahun terhitung setelah 2020.

Dalam kontrak itu, Lapindo Brantas Inc bertindak sebagai operator dengan hak kelola 50%. Lalu mitranya PT Prakarsa Brantas sebesar 32% dan PT Minarak Brantas sebesar 18%. Nantinya ketiga kontraktor ini membagi proporsional hak kelolanya untuk memberikan 10% hak kelola ke BUMD.

Bagi hasil minyak di blok ini 47% untuk kontraktor, sisanya pemerintah. Sementara gas yang jadi bagian kontraktor sebesar 52% sisanya untuk pemerintah.

Turunnya harga minyak dunia dan pandemi Covid-19 memukul kinerja lifting hulu migas. Ini sudah terlihat dari produksi siap jual atau lifting minyak dan gas (migas) semester I-2020 yang tak memenuhi target.

 

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait