Efisiensi Proses Logistik, Luhut: Bakal Ada Investasi Masuk Rp 5 T

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penyederhanaan proses logistik melalui National Logistic Ecosystem akan mendorong lebih banyak investasi masuk.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
24 September 2020, 19:21
Luhut pandjaitan, investasi, pandemi corona, virus corona
ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/foc.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penyederhanaan logistik melalui NLE mampu menghemat biaya logistik hingga triliunan rupiah.

Pemerintah akan mengimplementasikan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem /NLE untuk menyederhanakan proses logistik di Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut langkah ini akan mendorong lebih banyak investasi masuk ke Indonesia. 

Salah satu investasi yang akan masuk dalam waktu dekat adalah proyek pembersihan tangi di Lego Jangkar perairan Batam dan Bintan. Nilai investasi proyeks tersebut mencapai Rp 5 triliun.

Selain mendorong investasi masuk, menurut Luhut, NLE juga dapat menghemat biaya logistik hingga triliunan rupiah. "NLE akan menghemat biaya logistik  Rp 1,5 triliun per tahun. Itu hanya dari penyederhanaan logistik di Batam saja," ujar Luhut dalam Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional secara virtual, Kamis (24/9).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut NLE akan mengefesiensi empat kegiatan logistik nasional. Kegiatan yang dimaksud yakni penebusan pemesanan pengiriman dan persetujuan pengeluaran petikemas, pemesanan truk, insepksi dokumen, serta pengangkutan.

Kegiatan penebusan pesanan pengiriman dan persetujuan pengeluaran petikemas yang semula dilakukan secara manual dan terbatas hanya pada hari dan jam kerja, akan dilakukan secara online dan nonstop selama 24 jam setiap harinya. "Efisiensi tersebut akan mengurangi biaya Rp 402 miliar dan menghemat waktu 91% per tahunnya, kata dia dalam kesempatan yang sama.

Pemesanan truk juga akan dilakukan secara online dan lebih transparan.  Langkah ini akan mengefisiensikan biaya logistik Rp 975 miliar dan waktu 50% per tahunnya.

Selanjutnya, kegiatan inspeksi  dalam sistem NLE akan dilakukan secara single submission atau joint insepection. Dari penyederhanaan tersebut, akan ada efisiensi biaya senilai Rp 85 miliar dengan kecepatan waktu hingga 35%-56% setiap tahunnya.

Sementara pada kegiatan pengangkutan, pemberitahuan akan dilakukan pula melalui single submission. Efisiensi biaya dari langkah ini mencapai Rp 60 miliar  per tahun dengan efisiensi waktu hingga 74%. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Gemilang Tarigan menjelaskan, pengemudi truk barang selama ini kesulitan dengan birokrasi logistik Indonesia yang berbelit-belit. Satu truk barang impor, misalnya, membutuhkan waktu hingga 20 jam untuk membawa barang dari pelabuhan guna menyelesaikan proses logistik. "Padahal truk juga harus kejar waktu," ujar Gemilang.

Eisiensi waktu hingga 50% dengan NLE diharapkan Gemilang bisa benar-benar terjadi. Dengan demikian, produktivitas truk barang berpotensi ditingkatnya. 

Dengan adanya NLE, pemerintah menargetkan biaya logistik turun dari 23,5% menjadi 17%. Biaya logistik yang mahal menjadi salah satu penghambat investasi di Indonesia. Perakit Iphoone, Pegatron Corporation misalnya, batal menambah investasinya di Batam karena masalah biaya logistik.

Direktur Utama PT Sat Nusapersada Tbk Abidin Hasibuan mengatakan Pegatron sempat berminat menambah modal senilai US$ 1 miliar atau setara Rp 14,6 triliun di Batam. Namun hal tersebut urung dilakukan karena biaya kontainer yang dianggap mahal. “Di Batam investasinya tidak besar," kata Abidin dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu.

Pegatron selama ini telah menggandeng Sat Nusapersada sebagai mitra di Indonesia. Bahkan mereka telah menguasai 10% saham perusahaan manufaktur alat elektronik tersebut. Akan tetapi urusan ongkos kirim dan logistik menjadi kendala utama.

Permasalahan tersebut telah disampaikan ke Wakil Presiden 2014–2019 Jusuf Kalla pada 2019. Saat itu, Kalla meninjau ke Pelabuhan Batu Ampar serta menjanjikan masalah dituntaskan dalam hitungan bulan. "Tapi sekarang sudah hampir dua tahun, respons belum ada," ujarnya.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait