Perjanjian RCEP Berpotensi Kerek PDB Indonesia 0,05% Dalam 10 Tahun
Indonesia meneken perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership pada akhir tahun lalu. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian RCEP berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto RI sekitar 0,05% dalam 10 tahun ke depan.
"Dibandingkan tidak ada RCEP, pertumbuhan PDB kita berpotensi turun 0,07%," kata Mahendra dalam Diskusi Publik bertajuk "Stimulus Covid-19 dan RCEP: Pemacu Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021-2022" yang diselenggarakan Ikaprima, Universitas Prasetya Mulya dan Katadata.co.id, Rabu (20/1).
Setelah berlakunya RCEP, ekspor Indonesia diramal meningkat sampai 11% pada 2025. Investasi juga akan naik lebih dari 20%. Perkiraan tersebut berdasarkan data yang menunjukkan bahwa hampir 57% ekspor Indonesia menuju negara-negara yang tergabung dalam perjanjian RCEP. Negara-negara tersebut yakni Australia, Brunei, Kamboja, Tiongkok, Jepang, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam.
Lima belas negara yang tergabung dalam RCEP mewakili 29,6% populasi dunia, 27,4% perdagangan dunia, 30,2% PDB dunia, dan 29,8% investasi asing langsung dunia. Sementara itu, dua per tiga investasi internasional yang masuk ke Tanah Air berasal dari negara RCEP. "Jadi ini suatu perubahan yang besar karena adanya integrasi dan efisiensi," ujarnya.
Di sisi lain, perjanjian RCEP memberikan potensi besar bagi lebih dari 60 juta unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini karena unit usaha tersebut dapat memperluas akses pasar.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Kamdani menyampaikan, penting untuk menggenjot kinerja ekspor RI ke negara RCEP untuk pemulihan 2021. "Terutama karena kita menargetkan ekspor ke RCEP sekitar 67% dari total nilai ekspor Indonesia," kata Shinta dalam kesempatan yang sama.
