Selangkah Lagi, AS Guyur Stimulus Tambahan Jumbo Rp 27.360 Triliun
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memberikan persetujuan akhir pada Rabu (10/3) untuk menggelontorkan stimulus tambahan senilai US$ 1,9 triliun atau setara Rp 27400 triliun. RUU stimulus tersebut rencananya diteken Presiden Joe Biden pekan ini.
Paket tersebut mencakup bantuan langsung tunai senilai US$ 400 miliar yang akan diberikan kepada warga AS berpenghasilan US$ 75.000 ke bawah masing-masing US$ 1.400. Stimulus juga mencakup US$ 350 miliar dalam bentuk bantan kepada pemerintah negara bagian, perluasan kredit pajak anak, dan peningkatan pendanaan untuk distribusi vaksin.
"Bantuan sudah ada di sini," kata Biden dalam akun Twitternya setelah pemungutan suara, seperti dikutip dari Reuters.
Gedung Putih mengatakan, Biden akan meneken RUU tersebut pada Jumat. Biden memenangkan persetujuan dengan 220 berbanding 211 suara, tanpa dukungan Partai Republik setelah perdebatan berminggu-minggu. Kongres dan Senat AS saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat yang mengusung mantan Wakil Presiden Barack Obama ini.
"Ini hari bersejarah, awal dari akhir depresi hebat akibat Covid-19," kata Perwakilan Demokrat Jan Schakowsky.
Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengesahan undang-undang ini adalah hari penting bagi ekonomi AS dan akan mempercepat pemulihannya.
Namun, Partai Republik mengatakan paket stimulus ini terlalu mahal dan dikemas dengan prioritas progresif yang boros. Mereka mengatakan fase terburuk dari krisis kesehatan masyarakat terbesar dalam satu abad sebagian besar telah berlalu dan ekonomi sedang menuju pemulihan,
"Itu adalah rencana yang salah pada waktu yang salah karena begitu banyak alasan yang salah," kata Perwakilan Republik Jason Smith.
Kendati demikian, Demokrat meramalkan bahwa Partai Republik akan menggembar-gemborkan manfaat RUU tersebut kepada konstituen meskipun oposisi mereka di DPR dan Senat sebelum pengesahan terakhir.
Senator Republik Roger Wicker menulis di Twitter bahwa pendanaan ini akan memastikan bisnis kecil dapat tetap beroperasi dan menggaji karyawan mereka.
Demokrat ingin RUU ini dapat diteken pada pekan ini. Meski memicu pro dan kontra di DPR dan Senat, RUU tersebut digemari masyarakat.
Jajak pendapat nasional yang digelar Reuters / Ipsos pada 8-9 Maret, menunjukkan bahwa 70% orang Amerika mendukung rencana tersebut, termasuk mayoritas pendukung Demokrat dan Republik. Lima dari 10 pendukung Partai Republik mengatakan mereka mendukung rencana tersebut, sedangkan sembilan dari 10 Demokrat mendukungnya.
Versi yang disahkan oleh Senat dalam sesi akhir pekan maraton menghapus kenaikan upah minimum federal US$ 15 per jam pada tahun 2025, memperketat kelayakan untuk pembayaran langsung US$ 1.400 dengan membatasi mereka yang menerima berpenghasilan di bawah US$ 80.000, memotong pembayaran asuransi pengangguran menjadi US$ 300 per minggu dari US$ 400. Target bantuan juga mencakup pemerintah negara bagian dan lokal ke komunitas yang lebih kecil.`
Negara-negara bagian yang memilih Trump dalam pemilihan November akan mendapatkan bantuan oendidikan dan perawatan anak yang lebih besar per penduduk daripada yang mendukung Biden, menurut perkiraan dari dua komite kongres.
Penduduk negara bagian yang condong ke Republik cenderung memiliki pendapatan rumah tangga yang lebih rendah. Dengan demikian, wilayah-wilayah tersebut cenderung mendapatkan pemeriksaan stimulus yang lebih besar dan juga keringanan pajak, menurut sebuah kelompok penelitian independen.
Tambahan stimulus, ditambah dengan percepatan vaksinasi Covid-19 dan tingkat infeksi yang melambat mendorong banyak pihak mengubah prospek ekonomi AS menjadi lebih cerah.
Morgan Stanley pekan ini mematok pertumbuhan output ekonomi 2021 sebesar 8,1%. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan pada hari Selasa memperkirakan pertumbuhan AS akan mencapai 6% tahun ini, naik dari perkiraan sekitar 3% tiga bulan lalu.
Dengan selesainya RUU bantuan COVID-19, perhatian beralih ke putaran undang-undang utama Biden berikutnya, termasuk investasi infrastruktur besar-besaran, reformasi imigrasi, dan inisiatif perubahan iklim.
