Biden Ungkap Rencana Pembangunan Infrastruktur AS Rp 29.000 Triliun

Rencana anggaran infrastruktur Presiden Joe Biden bertujuan memperkuat posisi AS sebagai ekonomi terbesar dunia di tengah persaingan dengan Tiongkok.
Agatha Olivia Victoria
1 April 2021, 06:58
anggaran infrastruktur, joe biden, rencana infrastruktur joe biden, proposal anggaran infrastruktur biden, amerika serikat
ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/FOC/sa.
Ilustrasi. Stimulus propsal infrastruktur akan mengokohkan AS sebagai ekonomi terbesar dunia di tengah persaingan sengit dengan Tiongkok.

Presiden Joe Biden mengusulkan proposal paket infrastruktur senilai US$ 2 triliun atau setara Rp 29.000 triliun untuk memperkuat ekonomi Amerika Serikat setelah pandemi. Stimulus ini juga akan mengokohkan AS sebagai ekonomi terbesar dunia di tengah persaingan sengit dengan Tiongkok. 

Proposal Biden akan membuat perusahaan Amerika Serikat terlibat dalam proyek yang akan menempatkan jutaan orang bekerja membangun infrastruktur seperti jalan, mengatasi perubahan iklim, dan meningkatkan layanan manusia seperti perawatan lansia.

"Ini adalah investasi sekali dalam satu generasi di Amerika, tidak seperti apa pun yang pernah kami lakukan. Ini besar dan kita bisa menyelesaikannya," kata Biden di Pittsburgh pada Rabu (31/1), seperti dikutip dari Reuters.

Ini merupakan proposal bantuan kedua bernilai triliunan dolar yang diajukan Biden dalam dua bulan masa jabatannya. Ditambah dengan paket bantuan US$ 1,9 triliun yang baru-baru ini diberlakukan, proposal ini akan memberikan pemerintah federal peran yang lebih besar dalam ekonomi AS.

Tim Biden meyakini upaya yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi adalah cara terbaik untuk menhadapi peningkatan persaingan dan ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan Tiongkok.

Mengutip CNBC, rencana anggaran US$ 2 triliun ini akan dikeluarkan bertahap dalam delapan tahun dan dibiayai dengan kenaikan tarif pajak perusahaan dari 21% menjadi 28%. Gedung Putih mengatakan, kenaikan pajak akan dikombinasikan dengan langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja laba perusahaan yang tertekan selama pandemi.

Paket anggaran mencakup, pertama, anggaran US$ 621 miliar untuk membangun kembali infrastruktur seperti jalan, jembatan, jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pengembangan kendaraan listrik. Kedua, US$ 400 miliar untuk membangun fasilitas perawatan lansia dan penyandang cacat Amerika.

Ketiga, US$ 300 miliar untuk meningkatkan infrastruktur air minum, memperluas akses broadband, dan meningkatkan jaringan listrik. Keempat, US$ 300 miliar untuk membangun dan memperbaiki perumahan yang terjangkau, serta membangun sekolah. Kelima, menginvestasikan US$ 580 miliar dalam upaya membangun manufaktur, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan kerja di Amerika.

Anggaran Pembangunan tersebut akan bertujuan untuk membangun 20 ribu mil jalan raya, memperbaiki 10 ribu jembatan, membangun 500 ribu pengisi daya listrik dan mengganti 50 ribu angkutan umum yang masih menggunakan diesel.

Pemerintah AS juga berharap dapat membangun atau merehabilitasi 500 ribu rumah untuk orang Amerika berpenghasilan rendah dan menengah, serta mengganti semua pipa timbal dalam sistem air minum. Rencana tersebut juga bertujuan untuk memberikan layanan broadband yang universal dan terjangkau.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi telah mengisyaratkan bahwa dia berharap untuk mengesahkan paket infrastruktur pada 4 Juli, meskipun tenggat waktu tersebut dapat sangat mudah molor karena Demokrat dengan mayoritas di DPR dan Senat yang sempit berlomba untuk mencapai kesepakatan mengenai detailnya.

Perebutan telah dimulai, karena sekutu mendorong dimasukkannya prioritas mereka dan Partai Republik menandakan kekhawatiran awal tentang ukuran dan cakupan paket. "Jika akan ada kenaikan pajak besar-besaran dan triliunan lebih ditambahkan ke utang nasional, ini tidak memungkinkan," kata Senator Republik Mitch McConnell dari Kentucky.

Demokrat kaum moderat mengatakan paket itu harus lebih ditargetkan ke proyek infrastruktur tradisional demi menarik suara Republik, mencari kembali ke pembuatan kebijakan bipartisan. Sementara itu, Anggota parlemen liberal ingin mengatasi perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi dengan sumber daya yang mencerminkan besarnya tantangan tersebut.

Editor: Agustiyanti
Video Pilihan

Artikel Terkait